Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri-menteri "Untouchable" yang Aman dari "Reshuffle"

Kompas.com - 28/07/2016, 10:38 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo sudah melakukan reshuffle atau perombakan kabinet jilid II yang diumumkan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/7/2016) kemarin.

Reshuffle kali ini jauh lebih besar-besaran jika dibandingkan dengan reshuffle jilid I, tahun lalu. Total, ada sembilan nama baru yang masuk ke Kabinet Kerja dan diharapkan dapat membawa perubahan.

Alhasil, sebanyak delapan menteri tergusur dari pos di kabinet dan pemerintahan, sedangkan empat menteri digeser dari posisinya.

Walau begitu, ada pula menteri-menteri yang sama sekali tidak tersentuh reshuffle. Meski kinerja mereka dikritik, posisi mereka seperti tak bisa diutak-atik oleh Jokowi.

Siapa saja para menteri "untouchable" di kabinet?

Rini Soemarno

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno adalah salah satu menteri yang paling kontroversial, tetapi posisinya tetap aman di kabinet. Sejak lama, desakan untuk mundur sudah datang dari PDI-P, partai utama pendukung pemerintah.

Belakangan langkah PDI-P mendesak Rini mundur ini juga disuarakan oleh partai-partai lain. Parpol seperti bersatu menyuarakan agar Rini mundur.

Semua fraksi yang ada di DPR pun sepakat untuk membentuk panitia khusus Pelindo, yang banyak dinilai untuk menarget Rini.

(Baca: Pansus Pelindo Tak Akan Cabut Larangan ke DPR untuk Rini Soemarno)

Hasil akhirnya, pada Desember 2015 lalu, pansus yang dipimpin politisi PDI-P Rieke Diah Pitaloka itu memang mengeluarkan rekomendasi bagi Presiden Jokowi untuk segera memberhentikan Rini dari jabatannya.

Pansus menganggap Rini sudah melanggar asas umum pemerintahan yang baik terkait perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal kepada perusahaan asal Hongkong, PT Hutchinson Port Holdings.

Meski tak mengikat, tetapi putusan pansus yang tak dijalankan ini berimplikasi panjang. Hingga kini, Rini dilarang untuk mengikuti rapat-rapat penting di DPR.

Saat pembahasan anggaran, posisi Jokowi pun terpaksa menugaskan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk menggantikan posisi Rini.

Selanjutnya: Amran Sulaiman 

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com