Kompas.com - 28/07/2016, 05:45 WIB
Sri Mulyani saat diperkenalkan Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (27/7/2016). WARTA KOTA/HENRY LOPULALANSri Mulyani saat diperkenalkan Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (27/7/2016).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang baru dilantik Presiden Joko Widodo, Rabu (27/7/2016), memiliki 'pekerjaan rumah' yang harus segera dikerjakan. 'PR' itu adalah implementasi Undang-Undang Pengampunan Pajak atau 'Tax Amnesty'.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi langsung memberikan arahan kepada Sri terkait pelaksanaan Pengampunan Pajak dalam Sidang Kabinet Paripurna, beberapa jam setelah Sri dilantik menjadi menteri di Istana Negara.

Sebab, pada Kamis (28/7/2016), Presiden akan bertemu pejabat eselon I dan II Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Daerah untuk mensosialisasikan kebijakan Tax Amnesty.

"Karena Presiden kan memimpin langsung sosialisasi dan penanganan penyelenggaraan Tax Amnesty agar bisa berjalan baik. Jangan sampai pengusaha yang declare Tax Amnesty sudah semangat, ternyata petugas pajaknya masih ogah-ogahan," ujar Pramono di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu siang.

(baca: Jadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Tulis Surat Ini)

Pramono yakin Sri sudah mengetahui apa tugasnya terkait pelaksanaan UU Pengampunan Pajak tersebut.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih menambahkan, salah satu alasan kenapa Presiden memilih Sri menjadi Menteri Keuangan adalah untuk meningkatkan penerimaan negara, salah satunya dari pengampunan pajak.

"Diharapkan Ibu Sri Mulyani yang sudah punya pengalaman sebagai Menkeu bisa meningkatkan fiskal, demi meningkatkan stimulus perekonomian," ujar Sri.

(baca: Alasan Sri Mulyani Tak Kapok Jadi Menteri Keuangan)

Sri dilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Rabu siang, bersamaan dengan pelantikan 11 menteri lain. Dalam acara itu, Presiden juga melantik Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sebelum kembali ke Indonesia, Sri Mulyani menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia. Bukan hanya di Indonesia, prestasi Sri Mulyani pun diakui di dunia internasional.

Dia satu-satunya orang Indonesia yang masuk jajaran perempuan paling berpengaruh di dunia atau Power Women 2016 versi majalah Forbes. Dia mendapat peringkat ke-37.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan

Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan

Nasional
Retrospeksi Tragedi Mei 1998: Kekerasan terhadap Perempuan yang Kerap Dilupakan

Retrospeksi Tragedi Mei 1998: Kekerasan terhadap Perempuan yang Kerap Dilupakan

Nasional
Wapres: Mari Lanjutkan Perjuangan Keluar dari Pandemi dengan Kurangi Mobilitas

Wapres: Mari Lanjutkan Perjuangan Keluar dari Pandemi dengan Kurangi Mobilitas

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Seluruh Gubernur di Sumatera Diminta Antisipasi Arus Balik Idul Fitri

Kasus Covid-19 Meningkat, Seluruh Gubernur di Sumatera Diminta Antisipasi Arus Balik Idul Fitri

Nasional
Ingat! Larangan Mudik Masih Berlaku hingga 17 Mei 2021

Ingat! Larangan Mudik Masih Berlaku hingga 17 Mei 2021

Nasional
Idul Fitri 1442 Hijriah, Megawati Minta Kader Teladani Pesan Soekarno

Idul Fitri 1442 Hijriah, Megawati Minta Kader Teladani Pesan Soekarno

Nasional
Kasus Covid-19 di Jawa Cenderung Menurun tetapi di Sumatera Meningkat

Kasus Covid-19 di Jawa Cenderung Menurun tetapi di Sumatera Meningkat

Nasional
Kemenhub: Puncak Arus Balik Diprediksi pada 16 dan 20 Mei

Kemenhub: Puncak Arus Balik Diprediksi pada 16 dan 20 Mei

Nasional
Kemenhub: 1,5 Juta Orang Keluar dari Jabodetabek sejak 22 April

Kemenhub: 1,5 Juta Orang Keluar dari Jabodetabek sejak 22 April

Nasional
Update 13 Mei: 8.919.557 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 13 Mei: 8.919.557 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 87.578 Orang

UPDATE: Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 87.578 Orang

Nasional
UPDATE: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 dalam Sehari Mencapai 31.550 Sampel

UPDATE: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 dalam Sehari Mencapai 31.550 Sampel

Nasional
Update 13 Mei: Ada 94.857 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 13 Mei: Ada 94.857 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 99, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 47.716 Orang

UPDATE: Bertambah 99, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 47.716 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.201, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.589.079 Orang

UPDATE: Bertambah 4.201, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.589.079 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X