"PR" Pertama Sri Mulyani dari Jokowi, Keberhasilan "Tax Amnesty"

Kompas.com - 28/07/2016, 05:45 WIB
Sri Mulyani saat diperkenalkan Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (27/7/2016). WARTA KOTA/HENRY LOPULALANSri Mulyani saat diperkenalkan Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (27/7/2016).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang baru dilantik Presiden Joko Widodo, Rabu (27/7/2016), memiliki 'pekerjaan rumah' yang harus segera dikerjakan. 'PR' itu adalah implementasi Undang-Undang Pengampunan Pajak atau 'Tax Amnesty'.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi langsung memberikan arahan kepada Sri terkait pelaksanaan Pengampunan Pajak dalam Sidang Kabinet Paripurna, beberapa jam setelah Sri dilantik menjadi menteri di Istana Negara.

Sebab, pada Kamis (28/7/2016), Presiden akan bertemu pejabat eselon I dan II Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Daerah untuk mensosialisasikan kebijakan Tax Amnesty.

"Karena Presiden kan memimpin langsung sosialisasi dan penanganan penyelenggaraan Tax Amnesty agar bisa berjalan baik. Jangan sampai pengusaha yang declare Tax Amnesty sudah semangat, ternyata petugas pajaknya masih ogah-ogahan," ujar Pramono di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu siang.

(baca: Jadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Tulis Surat Ini)

Pramono yakin Sri sudah mengetahui apa tugasnya terkait pelaksanaan UU Pengampunan Pajak tersebut.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih menambahkan, salah satu alasan kenapa Presiden memilih Sri menjadi Menteri Keuangan adalah untuk meningkatkan penerimaan negara, salah satunya dari pengampunan pajak.

"Diharapkan Ibu Sri Mulyani yang sudah punya pengalaman sebagai Menkeu bisa meningkatkan fiskal, demi meningkatkan stimulus perekonomian," ujar Sri.

(baca: Alasan Sri Mulyani Tak Kapok Jadi Menteri Keuangan)

Sri dilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Rabu siang, bersamaan dengan pelantikan 11 menteri lain. Dalam acara itu, Presiden juga melantik Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sebelum kembali ke Indonesia, Sri Mulyani menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia. Bukan hanya di Indonesia, prestasi Sri Mulyani pun diakui di dunia internasional.

Dia satu-satunya orang Indonesia yang masuk jajaran perempuan paling berpengaruh di dunia atau Power Women 2016 versi majalah Forbes. Dia mendapat peringkat ke-37.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usut Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Koordinasi dengan Produsen Lift

Usut Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Koordinasi dengan Produsen Lift

Nasional
Komnas HAM Sebut Ada Indikasi Kekerasan dalam Dugaan Penyiksaan Henry Alfree oleh Polisi

Komnas HAM Sebut Ada Indikasi Kekerasan dalam Dugaan Penyiksaan Henry Alfree oleh Polisi

Nasional
Komisi X: Kami Tak Bisa Bayangkan jika Klaster Pendidikan RUU Cipta Kerja Disahkan

Komisi X: Kami Tak Bisa Bayangkan jika Klaster Pendidikan RUU Cipta Kerja Disahkan

Nasional
UPDATE 24 September: RSD Wisma Atlet Rawat 4.419 Pasien Covid-19

UPDATE 24 September: RSD Wisma Atlet Rawat 4.419 Pasien Covid-19

Nasional
ICW: Harusnya Firli Bahuri Diminta Mundur dari Pimpinan KPK...

ICW: Harusnya Firli Bahuri Diminta Mundur dari Pimpinan KPK...

Nasional
Pilkada 2020, Ketua MPR Dukung Penerapan Protokol Kesehatan dengan Sanksi Tegas

Pilkada 2020, Ketua MPR Dukung Penerapan Protokol Kesehatan dengan Sanksi Tegas

Nasional
Luhut Yakin Pilkada Tak Akan Jadi Klaster Penularan Covid-19

Luhut Yakin Pilkada Tak Akan Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Ini Penjelasan KPU soal Penggantian Bakal Paslon Pilkada yang Meninggal

Ini Penjelasan KPU soal Penggantian Bakal Paslon Pilkada yang Meninggal

Nasional
Izin Dicabut, Konser Dangdut yang Digelar Wakil Ketua DPRD Tegal Terus Berjalan, Dihadiri Ribuan Orang

Izin Dicabut, Konser Dangdut yang Digelar Wakil Ketua DPRD Tegal Terus Berjalan, Dihadiri Ribuan Orang

Nasional
DPR dan Pemerintah Sepakat Keluarkan Klaster Pendidikan dari RUU Cipta Kerja

DPR dan Pemerintah Sepakat Keluarkan Klaster Pendidikan dari RUU Cipta Kerja

Nasional
Menurut Luhut, Ini Alasan Jokowi Tunjuk Dirinya Tangani Covid-19 di 9 Provinsi

Menurut Luhut, Ini Alasan Jokowi Tunjuk Dirinya Tangani Covid-19 di 9 Provinsi

Nasional
Di Depan DPR, Kejagung Sebut akan Limpahkan Berkas Djoko Tjandra ke JPU

Di Depan DPR, Kejagung Sebut akan Limpahkan Berkas Djoko Tjandra ke JPU

Nasional
Putusan Dewas KPK Diharap Pecut Firli Bahuri Lebih Serius Berantas Korupsi

Putusan Dewas KPK Diharap Pecut Firli Bahuri Lebih Serius Berantas Korupsi

Nasional
Febri Diansyah Mundur dari KPK

Febri Diansyah Mundur dari KPK

Nasional
Ketua MPR: Pilkada Saat Pandemi Berpengaruh pada Tingkat Partisipasi Pemilih

Ketua MPR: Pilkada Saat Pandemi Berpengaruh pada Tingkat Partisipasi Pemilih

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X