Kompas.com - 27/07/2016, 22:19 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia berpendapat bahwa penuntasan kasus kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) hanya bisa diselesaikan apabila ada perhatian dan campur tangan Presiden Joko Widodo.

Menurut Alvon, sampai saat ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia masih kesulitan untuk melakukan investigasi mendalam dalam mencari keterkaitan mulai dari tahap perencanaan, persiapan dan penyerangan ke kantor PDI.

Hal tersebut, kata Alvon, menunjukkan ada pihak-pihak yang tidak menginginkan kasus 27 Juli diungkap.

"Ini tanggung jawab negara. Tapi ada tantangan bagi Komnas HAM karena ada kepentingan Politik. Maka hanya Presiden yang bisa menyelesaikannya," ujar Alvon dalam peringatan 20 Tahun Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 di Kantor Sekretariat DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/7/2016).

Alvon pun berharap Presiden Jokowi mau memerintahkan jajaran aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung, untuk lebih kooperatif dengan Komnas HAM.

Sebab, sampai saat ini Kejaksaan Agung belum menindaklanjuti berkas penyelidilan kasus 27 Juli yang telah diserahkan oleh Komnas HAM.  

"Saya minta Presiden mau memerintahkan jajarannya untuk membuka dokumen terkait kerusuhan dan bekerjasama dengan Komnas HAM. Dalam nawacitanya Presiden pun sudah berjanji akan menyelesaikam kasus pelanggaram berat HAM yang terjadi di masa lalu," kata Alvon.

Peristiwa Kudatuli berawal dari upaya pengambilalihan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta. Saat itu, kantor DPP PDI yang dikendalikan oleh pendukung Megawati Soekarnoputri berusaha dikuasai oleh pendukung Soerjadi.

(Baca: Mengenang 27 Juli 1996, Ini Kronologi Penyerbuan Kantor DPP PDI)

Megawati merupakan ketua umum PDI berdasarkan hasil Kongres Surabaya pada 1993 untuk kepengurusan 1993-1998. Sedangkan Soerjadi terpilih berdasarkan hasil Kongres Medan pada 22 Juni 1996 untuk periode 1996-1998, sebulan sebelum Peristiwa 27 Juli terjadi.

Namun, hingga saat ini penyelesaian kasus hukum terhadap Peristiwa Kudatuli dianggap belum jelas. Masyarakat masih bertanya-tanya mengenai dalang kerusuhan, juga siapa yang seharusnya bertanggung jawab dan dihukum atas tragedi itu.

Ironisnya, ketidakjelasan terhadap penyelesaian hukum terkait peristiwa itu juga tidak terjadi saat Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai presiden sejak 2001 hingga 2004.

(Baca juga: 27 Juli 1996, Dualisme Partai Politik yang Berujung Tragedi...)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Majelis Warga Deklarasi Dukung Anies Capres 2024

Majelis Warga Deklarasi Dukung Anies Capres 2024

Nasional
Mahfud Rekomendasikan Perombakan Divisi Propam Polri agar Tak “Abuse of Power”

Mahfud Rekomendasikan Perombakan Divisi Propam Polri agar Tak “Abuse of Power”

Nasional
Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar di Atas Prabowo dan Anies

Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar di Atas Prabowo dan Anies

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Pengamat: Pihak yang Bersalah Terancam Pidana

Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Pengamat: Pihak yang Bersalah Terancam Pidana

Nasional
UPDATE 2 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,96 Persen, Ketiga 27,13 Persen

UPDATE 2 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,96 Persen, Ketiga 27,13 Persen

Nasional
Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Publik ke Jokowi Capai 67 Persen

Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Publik ke Jokowi Capai 67 Persen

Nasional
Mahfud Sebut Jaksa Kasus Sambo Dikarantina agar Tak Diteror

Mahfud Sebut Jaksa Kasus Sambo Dikarantina agar Tak Diteror

Nasional
UPDATE 2 Oktober 2022: Bertambah 1.322, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.434.585

UPDATE 2 Oktober 2022: Bertambah 1.322, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.434.585

Nasional
Rusia Caplok 4 Wilayah Ukraina, Kemenlu RI: Langgar Prinsip Piagam PPB dan Hukum Internasional

Rusia Caplok 4 Wilayah Ukraina, Kemenlu RI: Langgar Prinsip Piagam PPB dan Hukum Internasional

Nasional
Penggunaan Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan Dipertanyakan

Penggunaan Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan Dipertanyakan

Nasional
Kontras Duga Ada Pelanggaran Hukum dan HAM dalam Tragedi Kanjuruhan

Kontras Duga Ada Pelanggaran Hukum dan HAM dalam Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan, IPW Desak Kapolri Copot Kapolres Malang

Tragedi Stadion Kanjuruhan, IPW Desak Kapolri Copot Kapolres Malang

Nasional
Kurangi Vonis Bermasalah, KY Dorong Ketua Pengadilan Eksaminasi Putusan

Kurangi Vonis Bermasalah, KY Dorong Ketua Pengadilan Eksaminasi Putusan

Nasional
Komnas HAM Turunkan Tim Usut Kerusuhan Kanjuruhan Malang

Komnas HAM Turunkan Tim Usut Kerusuhan Kanjuruhan Malang

Nasional
Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kerusuhan Kanjuruhan

Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.