Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/07/2016, 21:45 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Perombakan susunan Kabinet Kerja diharapkan dapat mempercepat realisasi janji Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla, saat kampanye Pilpres 2014 lalu.

Terlebih, perombakan kabinet saat ini diyakini telah mampu menjembatani antara kepentingan politik Presiden dengan kepentingan politik partai politik pendukung pemerintahan.

Menurut pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Muradi, ada empat hal yang setidaknya dapat dilakukan Presiden untuk mempercepat realisasi janji kampanyenya.

Pertama, presiden harus mampu mengefektifkan komunikasi politik dengan parpol pendukungnya, terutama kepada PDI Perjuangan.

"Penekanan komunikasi politik yang efektif juga bersandar pada penguatan komunikasi politik dengan parpol pengusung lainnya. Mekanisme yang terbangun harus mencerminkan komunikasi politik yang bersandar pada kepercayaan, bukan bagi-bagi kekuasaan," kata Muradi dalam keterangan tertulis, Rabu (27/7/2016).

Kedua, Presiden harus mampu memberikan pengawasan serta kontrol yang efektif, terutama dalam realisasi program kerja prioritas. Capaian kinerja yang diharapkan seharusnya sesuai dengan target yang dicanangkan.

Menurut Muradi, selama ini yang terlihat justru sebaliknya. Pengawasan yang tidak cukup efektif membuat implementasi atas program prioritas tidak berjalan maksimal.

"Ketiga, penekanan impelementasi program yang berbasis pada Nawacita dan Trisakti, agar dapat terukur dan mampu menjadikan penekanan program agar tidak sekedar berhasil dalam bentuk angka-angka semata," kata dia.

Implementasi yang berhasil, kata dia, terjadi apabila masyarakat dapat merasakan dampak positif atas program prioritas yang telah disusun.

Keempat, ia mengatakan, Jokowi harus memastikan agar para menteri di jajaran Kabinet Kerja menjalankan seluruh program kerja yang telah dicanangkan.

"Dengan empat hal ini, diharapkan di sisa waktu pemerintahan ini, Kabinet Kerja dapat menegaskan arah gerak pemerintahan yang selama hampir dua tahun ini banyak kegaduhan dan miskomunikasi, sehingga pemerintahan tidak efektif," ucap Muradi.

Kompas TV Inilah Susunan Menteri Baru Kabinet Kerja Jokowi-JK

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com