Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai "Reshuffle", Politik Diyakini Stabil dan Tak Gaduh

Kompas.com - 27/07/2016, 21:25 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo telah mengumumkan nama-nama hasil perombakan atau reshuffle kabinet, Rabu (27/7/2016).

Perombakan yang menyasar 12 kursi menteri itu diyakini tidak akan mengganggu stabilitas politik, terutama dari partai politik pendukung pemerintahan.

“Kayaknya tidak. Karena dia (Jokowi) mengakomodasi (parpol pendukung),” kata pengamat politik LIPI Siti Zuhro saat dihubungi, Rabu.

Reshuffle jilid kedua ini diketahui dilakukan setelah PAN dan Golkar merapat ke pemerintahan Jokowi. Dua partai itu sebelumnya bergabung dengan Koalisi Merah Putih, kumpulan partai yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah. 

Kedua parpol itu akhirnya mendapat kursi menteri, setelah jatah kursi Hanura dipangkas. Hanura sebelumnya menempati dua kursi yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dan Menteri Perindustrian Saleh Husin.

Kini, Yuddy diganti politisi PAN, Asman Abnur. Sementara Saleh diganti oleh politisi Golkar, Airlangga Hartarto.

“Hanura memang dapat dua, tapi mereka diganti oleh bos-nya (Wiranto). Jadi menko lagi,” kata Siti.

Sementara, jatah kursi menteri PKB dan Nasdem juga tidak berkurang. Kursi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang sebelumnya dijabat Ferry Mursyildan Baldan digantikan oleh Sofyan Jalil.

Meski diganti, partai yang dipimpin Surya Paloh itu tetap dapat menempatkan kadernya untuk posisi lain, yaitu Menteri Perdagangan. Jabatan yang sebelumnya diduduki Thomas Lembong itu, kini dijabat oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasdem, Enggartiasto Lukita.

Sementara itu, kursi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sebelumnya dijabat Marwan Ja’far, kini dijabat oleh Eko Putro Sanjoyo. Eko diketahui merupakan Bendahara Umum PKB.

“Motifasi reshuffle kali ini berbeda dengan motifasi sebelumnya. Ada yang diganti dan digeser. Artinya, memang ini untuk mengakomodasi kekuatan politik yang sudah mendukung dan sudah bergabung,” ujarnya.

Kompas TV Presiden Jokowi Lantik Para Menteri Baru
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com