Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Kabinet Kerja Jilid II Lebih Solid dan Kompak

Kompas.com - 27/07/2016, 12:46 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin Kabinet Kerja hasil perombakan kabinet atau reshuffle Jilid II lebih solid dan kompak dibandingkan sebelumnya.

"Semangat perombakan Kabinet Kerja ini adalah penguatan kinerja pemerintah, kabinet yang bekerja cepat dalam tim yang solid dan kompak," ujar Jokowi dalam jumpa pers pengumuman calon menteri di teras Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (27/7/2016).

"Kabinet yang bekerja untuk rakyat, memberikan manfaat nyata dan dirasakan oleh rakyat," lanjut dia.

(baca: Jokowi Umumkan "Reshuffle" Kabinet, Ini Susunan Menteri Baru)

Jokowi mengatakan, pemerintah menghadapi sejumlah tantangan yang tidak ringan. Di dalam negeri, pemerintah dituntut menyelesaikan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja dan kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Di luar negeri, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan ekonomi global yang sifatnya kompetitif.

"Saya menyadari tantangan terus berubah dan membutuhkan kecepatan kita dalam bertindak dan memutuskan. Kita harus bertindak yang langsung dirasakan oleh rakyat, dinikmati rakyat, baik jangka pendek, menengah atau panjang," ujar Jokowi.

Seperti diketahui, sebelumnya berbagai pihak mengkritik kegaduhan di kabinet kerja setelah para menteri yang saling serang secara terbuka. Presiden berkali-kali mengingatkan agar mereka solid. (baca: Kabinet Gaduh)

Berikut daftar menteri baru tersebut:

 

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto

2. Menteri Keuangan Sri Mulyani

3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo

4. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mujahir

6. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com