Kompas.com - 27/07/2016, 12:06 WIB
Ketua Partai Hanura Wiranto (kiri) berjalan menuju Studio Orange Kompas TV, Jakarta, Rabu (30/10/2013). Para tokoh nasional berdiskusi mengenai permasalahan bangsa jelang Pemilu 2014 dalam acara Forum Diskusi Indonesia Baru yang ditayangkan Kompas TV. TRIBUN / DANY PERMANAKetua Partai Hanura Wiranto (kiri) berjalan menuju Studio Orange Kompas TV, Jakarta, Rabu (30/10/2013). Para tokoh nasional berdiskusi mengenai permasalahan bangsa jelang Pemilu 2014 dalam acara Forum Diskusi Indonesia Baru yang ditayangkan Kompas TV.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com – Jenderal (Purn) Wiranto dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) masuk ke dalam Kabinet Kerja, hasil perombakan kabinet tahap dua. Wiranto didaulat menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Dia menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan yang digeser menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman. Soal sepak terjang, Wiranto bisa dibilang merupakan menteri yang punya daftar terpanjang. Mulai dari karir di dunia militer hingga politik, Wiranto sudah meraihnya.

Di dunia militer, Wiranto pernah menjadi Panglima TNI pada tahun 1997. Selain itu, Wiranto juga sempat menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan Kabinet Reformasi (1998-1999) dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Kabinet Abdurrahman Wahid (1999-2000).

(Baca: Hanura: Wiranto Sudah Resmi Ditunjuk Jadi Menko Polhukam)

Di dunia politik, Wiranto pun sudah merasakan asam garam. Puncaknya, dia menjadi pendiri dan Ketua Umum Partai Hanura. Dia bahkan sempat menjadi bakal calon Presiden pada tahun 2014 dan calon wakil presiden pada Sidang Umum MPR tahun 1999.

Nama Wiranto masuk ke dalam jajaran kabinet Jokowi sebenarnya sudah santer terdengar usai Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dilantik pada 20 Oktober 2014. Salah satu politisi Hanura, Erik Satrya Wardhana bahkan menyebutkan Presiden Jokowi lah yang meminta Wiranto untuk menjabat Menko Polhukam.

(Baca: Jokowi Umumkan "Reshuffle" Kabinet, Ini Susunan Menteri Baru)

Wiranto diberitakan rela melepas jabatan ketua umum partai apabila diminta menjadi menteri saat itu. Namun, nama Wiranto akhirnya tidak masuk dalam jajaran menteri saar itu.

Sebaliknya, Wiranto mengajukan dua kader Hanura yakni Saleh Husin sebagai Menteri Perindustrian dan Yuddy Chrisnandi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berikut biodata singkat Wiranto yang dihimpun dari Litbang Kompas:

 Nama Lengkap : Wiranto
Tempat, Tanggal Lahir : DI Yogyakarta, 4 April 1947
Agama : Islam
Jabatan : Ketua Umum Partai Hanura (2010-2015)

PENDIDIKAN :

  Umum :
- SD ( 1959 )
- SMP ( 1962 )
- SMA ( 1965 )
- Akademi Militer Nasional (AMN) ( 1968 )
- Jurusan Administrasi Negara, FISIP, Universitas Terbuka ( 1995 )
- Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM) ( 1996 )
  Khusus :
- Latihan Dasar Pasukan Para (Latsar Para) ( 1968 )
- Kursus Dasar Cabang Infantri (Sussar Cab If) ( 1969 )
- Kursus Kejuruan Dasar Perwira Intelijen (Susjursar Pa Intel) ( 1972 )
- Kursus Lanjutan Perwira Infanteri (Suslapa If) ( 1976 )
- Kursus Perwira Pembinaan Latihan Satuan (Suspa Binlatsat) ( 1977 )
- Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) ( 1984 )
- Lemhanas, ( 1995 )

PERJALANAN KARIER :

  Pekerjaan :
- Presiden Komisaris PT Ujung Genteng Indonesia (UGI) bergerak di bidang properti (2004)
  Pemerintahan :
- Salah satu calon Wakil Presiden RI (1999-2004) dalam Sidang Umum MPR 1999. Ia dicalonkan oleh Fraksi Perserikatan Daulat Ummat, namun mengundurkan diri dalam pencalonan itu (21 Oktober 1999)
  Menteri :
- Menteri Pertahanan dan Keamanan Kabinet Reformasi ( 1998 - 1999 )
- Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Kabinet Abdurrahman Wahid ( 1999 - 2000 ) "Dinonaktifkan, berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM di Timtim dan sebagai Calon Wakil Presiden RI 1999-2004, mengundurkan diri 21-10-1999"
  TNI/POLRI :
  Kepangkatan :
- Letda ( 1968 )
- Lettu ( 1971 )
- Kapten ( 1973 )
- Mayor ( 1979 )
- Letkol ( 1982 )
- Kolonel ( 1989 )
- Brigjen ( 1993 )
- Mayjen ( 1994 )
- Letjen ( 1996 )
- Jenderal ( 1997 )
  Jabatan :
- Komandan Peleton Batalyon Infanteri 713 ( 1969 )
- Wakil Komandan Kompi (Wadanki) Batalyon Infanteri 713 ( 1971 )
- Kepala Seksi (Kasi) Batalyon Infanteri 713 ( 1972 )
- Komandan Kompi Markas (Dankima) Batalyon Infanteri 713 ( 1973 )
- Kasi 4 Batalyon Infanteri 713 ( 1975 )
- Kasi 2 Brigif (Brigade Infanteri) 18 ( 1976 )
- Kasi 2 RTP (Resimen Tim Pertempuran) 18 ( 1978 )
- Komandan Batalyon Infanteri (Dan Yonif) 713 ( 1980 )
- Komandan Batalyon Infanteri (Dan Yonif) 712 ( 1982 )
- Kepala Biro Teknik Dirbang ( 1983 )
- Kadep Milnik Pusif ( 1984 )
- Kepala Staf Brigade Infanteri IX/Kostrad ( 1985 )
- Wakil Asisten Operasi Kepala Staf Kostrad (Waasops Kas Kostrad) ( 1987 )
- Asisten Operasi Divisi II/Kostrad ( 1989 )
- Ajudan Presiden Soeharto ( 1989 - 1993 )
- Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) Jaya ( 1993 - 1994 )
- Pangdam Jaya ( 1994 - 1996 )
- Pangkostrad ( 1996 - 1997 )
- KSAD ( 1997 - 1998 )
- Panglima ABRI/TNI ( 1998 - 1999 )

KEGIATAN LAIN :

- Ketua Pengurus Daerah Perbakin Jaya (Persatuan Menembak Indonesia)
- Wakil Ketua Pengurus Nasional Taekwondo
- Wakil Ketua Komisi Tinju Indonesia (KTI)
- Ketua Umum Federasi Karatedo Indonesia (FORKI)
- Pendiri Lembaga Kajian IDe Indonesia (Institute for Democracy)
- Ketua Umum Gabungan Atlet Bridge Seluruh Indonesia (GAPSI) ( 1994 - 1998 )
- Calon Presiden dari Partai Golkar hasil Konvensi 20 April ( 2004 )
- Pendiri/Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ( 2006 )
- Ketua Umum Partai Hanura ( 2010 - 2015 )

PENGHARGAAN :

- Bintang Mahaputera Adipradana
- Bintang Yudha Dharma Utama
- Bintang Veteran Timtim
- Bintang Kartika Paksi Pratama
- Bintang Kartika Paksi Eka Nararya
- Bintang Yudha Dharma Pratama
- Bintang Yudha Nararya
- Bintang Dharma
- Satya Lencana Penegak G.30.S./PKI
- Satya Lencana Operasi Seroja
- Satya Lencana Dwidya Sistha
- Satya Lencana Prajurit Setia 24 Tahun
- Medali Wira Karya
- Wira Karya Kencana
- Bintang Pingat Jasa Cemerlang oleh Pemerintah Singapura (saat menjabat KSAD)
- Penghargaan dari Perintah Spanyol, Austria, Belanda, dan Malaysia
- Darjah Paduka Keberanian Laila Terbilang dari Pemerintah Brunei Darussalam (saat menjabat Pangab/Menhankam)
- Gelar Tan Sri dari Pemerintah Singapura
- Gelar Kanjeng Pangeran (KP) dari Keraton Kasunanan Surakarta ( 2003 )

KELUARGA :

- Rugaiya (isteri)
- 1. Amelia Sianti (anak)
- 2. Ika Mayasari (anak)
- 3. Zaenal Nur Rizki (anak)

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lawatan Kenegeraan Terakhir Pak Harto ke Mesir Sebelum Lengser...

Lawatan Kenegeraan Terakhir Pak Harto ke Mesir Sebelum Lengser...

Nasional
PPKM Berskala Mikro Diperpanjang Setelah Masa Larangan Mudik

PPKM Berskala Mikro Diperpanjang Setelah Masa Larangan Mudik

Nasional
Kemensos Luncurkan 'e-Performance', Risma: Jangan Sampai Terima Gaji Utuh, Tapi Kinerja Tidak Baik

Kemensos Luncurkan "e-Performance", Risma: Jangan Sampai Terima Gaji Utuh, Tapi Kinerja Tidak Baik

Nasional
Rizeq Jelaskan soal Hadirnya Pengurus FPI hingga Ustaz Abdul Somad di Megamendung

Rizeq Jelaskan soal Hadirnya Pengurus FPI hingga Ustaz Abdul Somad di Megamendung

Nasional
Jokowi: Indonesia Mengutuk Pengusiran Warga Palestina oleh Israel

Jokowi: Indonesia Mengutuk Pengusiran Warga Palestina oleh Israel

Nasional
Istana Tegaskan Jokowi Tak Akan Mudik Lebaran Tahun Ini

Istana Tegaskan Jokowi Tak Akan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Pimpinan Komisi IX DPR Minta Pemerintah Jelaskan Penyebab Pria di Jakarta Meninggal Usai Disuntik Vaksin AstraZeneca

Pimpinan Komisi IX DPR Minta Pemerintah Jelaskan Penyebab Pria di Jakarta Meninggal Usai Disuntik Vaksin AstraZeneca

Nasional
Syamsuddin Haris: Dewas Tak Dilibatkan dalam Alih Status Pegawai KPK

Syamsuddin Haris: Dewas Tak Dilibatkan dalam Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Menkes Pastikan Fasilitas RS di Indonesia Siap Hadapi Kemungkinan Lonjakan Covid-19

Menkes Pastikan Fasilitas RS di Indonesia Siap Hadapi Kemungkinan Lonjakan Covid-19

Nasional
Perjalanan di Wilayah Aglomerasi Selama Masa Larangan Mudik Tak Perlu Surat Izin

Perjalanan di Wilayah Aglomerasi Selama Masa Larangan Mudik Tak Perlu Surat Izin

Nasional
Kemenag Akan Koordinasikan Rencana Operasional Terkait Penyelenggaraan Haji 2021

Kemenag Akan Koordinasikan Rencana Operasional Terkait Penyelenggaraan Haji 2021

Nasional
Covid-19 di 5 Provinsi Meningkat Cukup Tajam, Sebagian karena Datangnya Pekerja Migran

Covid-19 di 5 Provinsi Meningkat Cukup Tajam, Sebagian karena Datangnya Pekerja Migran

Nasional
Komnas KIPI: Belum Cukup Bukti Pria Asal Jakarta Meninggal akibat Vaksin AstraZeneca

Komnas KIPI: Belum Cukup Bukti Pria Asal Jakarta Meninggal akibat Vaksin AstraZeneca

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong Ditetapkan Rp 500.000 Sekali Suntik

Biaya Vaksinasi Gotong Royong Ditetapkan Rp 500.000 Sekali Suntik

Nasional
Menkes Ungkap Peta Penularan 3 Varian Baru Virus Corona di Indonesia

Menkes Ungkap Peta Penularan 3 Varian Baru Virus Corona di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X