Menanti Wajah Baru Kabinet Kerja...

Kompas.com - 27/07/2016, 09:06 WIB
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri melantik anggota Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/10/2014). TRIBUN NEWS / DANY PERMANAPresiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri melantik anggota Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/10/2014).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akhirnya memutuskan untuk merombak posisi menteri atau reshuffle di jajaran Kabinet Kerja. Sebanyak sembilan nama baru akan mengisi pos menteri dalam Kabinet Kerja.

Pelantikan mereka digelar di Istana Negara hari ini, Rabu (27/7/2016) pukul 14.00 WIB di Istana Negara. Dengan komposis kabinet baru itu pula, Presiden Jokowi akan memimpin sidang kabinet paripurna pada pukul 15.00.

Keputusan merombak sejumlah posisi pembantu Presiden bukan tanpa sebab. Utamanya, Presiden ingin percepatan pembangunan ekonomi nasional. Berulang kali Jokowi mengatakan, dia terus mengevaluasi kinerja para pembantunya.

Bahkan di beberapa momen pidato, Jokowi menegaskan, tidak segan mencopot seseorang dari jabatannya jika dianggap tidak melaksanakan program percepatan dengan baik. 

(Baca: Inikah Komposisi Baru Kabinet Kerja, Hasil "Reshuffle" Jilid Dua?)

Catatan Kompas.com, sejumlah menteri pernah kena tegur Presiden di depan publik. Mereka antara lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan yang ditegur lantaran masih ada keluhan dari masyarakat akan lambatnya mengurus sertifikat. 

Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga tidak luput dari teguran Presiden atas persoalan anggaran kementerian itu yang dinilai tidak fokus pada program tertentu. 

Selain itu, Presiden pernah menegur Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli dan Menteri ESDM Sudirman Said lantaran keduanya saling melempar pernyataan di media terkait pengelolaan kilang gas Blok Masela.

(Baca: Disebut Masuk Kabinet Gantikan Jonan, Ini Tanggapan Budi Karya Sumadi)

Di belakang publik, Presiden juga dikabarkan sempat menegur Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Djafar dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.

Marwan ditegur lantaran informasi adanya perekrutan pendamping dana desa yang dianggap tidak sesuai dengan kualifikasi. Sementara Yuddy ditegur lantaran tidak menjalankan semangat Presiden dalam hal pemerintahan yang bersih dari katebelece.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X