"Reshuffle", Sembilan Nama Baru Masuk Kabinet

Kompas.com - 27/07/2016, 06:32 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016). Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengevaluasi lima hal yang tak bisa dipidanakan, seperti  yang pernah disampaikannya beberapa waktu lalu, di antaranya kebijakan diskresi, tindakan administrasi pemerintahan aturan BPK soal kerugian, dan kerugian negara. TRIBUN NEWS / HERUDINPresiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016). Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengevaluasi lima hal yang tak bisa dipidanakan, seperti yang pernah disampaikannya beberapa waktu lalu, di antaranya kebijakan diskresi, tindakan administrasi pemerintahan aturan BPK soal kerugian, dan kerugian negara.
Penulis Suhartono
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut akan melantik jajaran menteri baru dalam Kabinet Kerja (reshuffle), Rabu (27/7/2016) siang.

Perombakan tersebut mencakup pergeseran posisi menteri yang sudah ada dalam Kabinet Kerja dan juga masuknya sejumlah nama baru ke dalam kabinet.

Berdasarkan penelusuran Kompas, ada sembilan wajah baru yang akan mengisi Kabinet Kerja dan empat menteri yang bertukar posisinya. Mereka akan langsung dilantik Presiden Jokowi pada pukul 14.00 di Istana Negara.

Adapun, sembilan wajah baru ini mencakup dua orang yang merupakan representasi Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kabinet. Kedua partai itu belakangan menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.


(Baca: Para Menteri Diminta Jokowi Tetap Ada di Jakarta, "Reshuffle" Sudah Dekat?)

Selama beberapa hari ini, Presiden Jokowi memanggil sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan. Presiden Jokowi juga mengeluarkan kebijakan larangan kepada para menteri keluar kota selama satu pekan ini.

Dengan dalih akan ada rapat kabinet paripurna, para menteri diwajibkan bersiaga di Jakarta. Instruksi ini menjadi tanda tanya lantaran baru pertama kali Jokowi melarang para menteri ke luar kota, apalagi hanya untuk alasan pelaksanaan rapat kabinet paripurna.

(Baca: Sudirman Said: Tugas Besar Sudah Selesai..)

Pada Selasa (26/7/2016) malam, Presiden Jokowi diketahui memanggil sejumlah menteri secara mendadak ke istana.

Mereka yang diketahui menghadap Sang Presiden adalah Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.

(Baca: Rabu Sore, Presiden Jokowi Gelar Sidang Kabinet Paripurna)

Selain itu, ada pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dan Menteri Perindustrian Saleh Husin.

Pihak istana tak menampik bahwa pemanggilan sejumlah menteri adalah bagian dari cara Presiden Jokowi dalam mengevaluasi kinerja para menterinya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Nasional
SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

Nasional
Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Nasional
Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Nasional
Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Nasional
KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

Nasional
Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Nasional
Helmy Yahya Donasikan Kuis 'Siapa Berani' ke TVRI

Helmy Yahya Donasikan Kuis "Siapa Berani" ke TVRI

Nasional
Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Nasional
Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Nasional
Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Nasional
Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Nasional
Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Nasional
Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X