Kompas.com - 27/07/2016, 06:32 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016). Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengevaluasi lima hal yang tak bisa dipidanakan, seperti  yang pernah disampaikannya beberapa waktu lalu, di antaranya kebijakan diskresi, tindakan administrasi pemerintahan aturan BPK soal kerugian, dan kerugian negara. TRIBUN NEWS / HERUDINPresiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016). Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengevaluasi lima hal yang tak bisa dipidanakan, seperti yang pernah disampaikannya beberapa waktu lalu, di antaranya kebijakan diskresi, tindakan administrasi pemerintahan aturan BPK soal kerugian, dan kerugian negara.
Penulis Suhartono
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut akan melantik jajaran menteri baru dalam Kabinet Kerja (reshuffle), Rabu (27/7/2016) siang.

Perombakan tersebut mencakup pergeseran posisi menteri yang sudah ada dalam Kabinet Kerja dan juga masuknya sejumlah nama baru ke dalam kabinet.

Berdasarkan penelusuran Kompas, ada sembilan wajah baru yang akan mengisi Kabinet Kerja dan empat menteri yang bertukar posisinya. Mereka akan langsung dilantik Presiden Jokowi pada pukul 14.00 di Istana Negara.

Adapun, sembilan wajah baru ini mencakup dua orang yang merupakan representasi Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kabinet. Kedua partai itu belakangan menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

(Baca: Para Menteri Diminta Jokowi Tetap Ada di Jakarta, "Reshuffle" Sudah Dekat?)

Selama beberapa hari ini, Presiden Jokowi memanggil sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan. Presiden Jokowi juga mengeluarkan kebijakan larangan kepada para menteri keluar kota selama satu pekan ini.

Dengan dalih akan ada rapat kabinet paripurna, para menteri diwajibkan bersiaga di Jakarta. Instruksi ini menjadi tanda tanya lantaran baru pertama kali Jokowi melarang para menteri ke luar kota, apalagi hanya untuk alasan pelaksanaan rapat kabinet paripurna.

(Baca: Sudirman Said: Tugas Besar Sudah Selesai..)

Pada Selasa (26/7/2016) malam, Presiden Jokowi diketahui memanggil sejumlah menteri secara mendadak ke istana.

Mereka yang diketahui menghadap Sang Presiden adalah Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.

(Baca: Rabu Sore, Presiden Jokowi Gelar Sidang Kabinet Paripurna)

Selain itu, ada pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dan Menteri Perindustrian Saleh Husin.

Pihak istana tak menampik bahwa pemanggilan sejumlah menteri adalah bagian dari cara Presiden Jokowi dalam mengevaluasi kinerja para menterinya.

Kompas TV Isu Reshuffle Menguat, Apa Kata Presiden?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Risma Hapus Beberapa Jabatan Setingkat Eselon I dan II, Anggarannya Dioptimalkan untuk Bansos

Risma Hapus Beberapa Jabatan Setingkat Eselon I dan II, Anggarannya Dioptimalkan untuk Bansos

Nasional
Ironi Kebijakan Omicron: Jokowi Minta Warga Tak ke Luar Negeri, tapi Buka Pintu untuk Semua Negara

Ironi Kebijakan Omicron: Jokowi Minta Warga Tak ke Luar Negeri, tapi Buka Pintu untuk Semua Negara

Nasional
Gempa M 6,6 di Banten, 3.078 Rumah Rusak, 10 Orang Luka-luka

Gempa M 6,6 di Banten, 3.078 Rumah Rusak, 10 Orang Luka-luka

Nasional
Ryamizard dan Janji Prajuritnya di Tengah Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Satelit

Ryamizard dan Janji Prajuritnya di Tengah Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Satelit

Nasional
Membumikan Makna dan Manfaat Presidensi G20 Indonesia 2022

Membumikan Makna dan Manfaat Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Heru Hidayat, Koruptor Asabri Rp 22,7 Triliun yang Lolos dari Hukuman Mati...

Heru Hidayat, Koruptor Asabri Rp 22,7 Triliun yang Lolos dari Hukuman Mati...

Nasional
Komite Olimpiade Minta Diskresi Karantina untuk Atlet, Ini Jawaban Pemerintah

Komite Olimpiade Minta Diskresi Karantina untuk Atlet, Ini Jawaban Pemerintah

Nasional
Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

Nasional
Ibu Kota 'Nusantara' Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

Ibu Kota "Nusantara" Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

Nasional
Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

Nasional
Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

Nasional
BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan di Indonesia

BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan di Indonesia

Nasional
Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak, dalam Bursa Calon Pangkostrad

Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak, dalam Bursa Calon Pangkostrad

Nasional
Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Provinsi Ini hingga 22 Januari 2022

Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Provinsi Ini hingga 22 Januari 2022

Nasional
Mengenal “Megathrust”, yang Jadi Alasan Pemerintah Merelokasi Korban Gempa Banten

Mengenal “Megathrust”, yang Jadi Alasan Pemerintah Merelokasi Korban Gempa Banten

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.