Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

27 Juli 1996, Dualisme Partai Politik yang Berujung Tragedi...

Kompas.com - 27/07/2016, 05:45 WIB
Bayu Galih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejarah mencatat bahwa hari ini pada 20 tahun silam, 27 Juli 1996, menjadi salah satu lembaran hitam dalam perpolitikan di Indonesia.

Sebab, peristiwa yang dikenal dengan sebutan "Kudatuli" (Kerusuhan 27 Juli) itu menjadi pengingat bahwa dualisme partai politik yang terjadi di Indonesia bisa berujung menjadi tragedi yang menimbulkan korban jiwa.

Peristiwa Kudatuli berawal dari upaya pengambilalihan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta. Saat itu, kantor DPP PDI yang dikendalikan oleh pendukung Megawati Soekarnoputri berusaha dikuasai oleh pendukung Soerjadi. 

Megawati merupakan ketua umum PDI berdasarkan hasil Kongres Surabaya pada 1993 untuk kepengurusan 1993-1998. Sedangkan Soerjadi terpilih berdasarkan hasil Kongres Medan pada 22 Juni 1996 untuk periode 1996-1998, sebulan sebelum Peristiwa 27 Juli terjadi.

Aksi 16 fungsionaris

Dilansir dari arsip Harian Kompas, dualisme di tubuh partai berlambang banteng itu bermula ketika 16 fungsionaris DPP PDI menyatakan akan melaksanakan kongres PDI, untuk memisahkan diri dari kepengurusan pimpinan Megawati.

Mereka kemudian menyatakan akan melaksanakan kongres di Medan, yang rencana pelaksanaannya dipimpin Fatimah Achmad.

Pada 19 Juni 2016, DPP PDI pun "membebastugaskan" alias memecat 16 fungsionaris yang dinilai secara sepihak mengadakan kongres yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI.

Pemecatan dilakukan berdasarkan Keputusan Ketua Umum DPP PDI bernomor 01-KU/KPTS/VI/1996 yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri.

"Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh fungsionaris DPP PDI tersebut pada kenyataannya telah menimbulkan intrik, pengadudombaan, dan fitnah serta manipulasi dan penyalahgunaan wewenang yang bisa membahayakan partai," demikian pernyataan Megawati, dikutip dari Harian Kompas terbitan 20 Juni 1996.

Namun, kongres di Medan itu tetap berjalan. Indikasi mengenai "restu" Presiden Soeharto terhadap pelaksanaan kongres ini juga terlihat. Sebab, kongres yang berlangsung pada 20 Juni-22 Juni 1996 itu dibuka dan ditutup oleh Menteri Dalam Negeri Yogie S Memed.

Harian Kompas terbitan 22 Juni mencatat bahwa kongres terasa sepi dan terlihat tidak dinamis. Meski begitu, kongres itu menghasilkan keputusan yang menunjuk Wakil Ketua MPR/DPR Soerjadi sebagai ketua umum dan Buttu Reinhart Hutapea sebagai sekretaris jenderal.

Rebutan kantor DPP

Dukungan pemerintahan Soeharto terhadap Soerjadi semakin terlihat dengan pengakuan dan legalitas terhadap kepengurusan Soerjadi. Dukungan bahkan disampaikan oleh Kepala Staf Sosial Politik ABRI saat itu, Letjen Syarwan Hamid.

Menurut Syarwan, Pemerintah mengakui DPP PDI hasil Kongres Medan. Berdasarkan asas legalitas, Pemerintah juga tidak akan mengakui adanya tandingan atau DPP PDI pimpinan Megawati.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com