"Reshuffle" Jilid II Akan Diumumkan Langsung oleh Jokowi

Kompas.com - 26/07/2016, 17:01 WIB
Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas membahas Dana Alokasi Khusus di Kantor Presiden, Rabu (11/5/2016). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas membahas Dana Alokasi Khusus di Kantor Presiden, Rabu (11/5/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Perombakan posisi menteri atau reshuffle jilid II dalam Kabinet Kerja dipastikan dilakukan dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan reshuffle jilid I.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan bahwa reshuffle menteri kali ini akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

"Nanti akan diumumkan (oleh Presiden), akan ada pengumuman. Tapi nantinya kalau sudah dipastikan, akan diumumkan," ujar Pratikno ketika ditemui wartawan di gerbang masuk Wisma Negara, Selasa (26/7/2016).

Diketahui, saat merombak kabinet pada bulan Agustus 2015 lalu, Presiden tidak mengumumkannya terlebih dahulu. Saat itu, Presiden langsung melantik menteri baru.


Meski demikian, Pratikno tidak mengetahui kapan pengumuman reshuffle kali ini dilakukan. Apalagi soal siapa saja menteri yang dicopot atau menteri baru, hal itu merupakan wewenang Presiden.

"Itu urusan Presiden," ujar dia. (Baca: Para Menteri Diminta Jokowi Tetap Ada di Jakarta, "Reshuffle" Sudah Dekat?)

Ketika ditanya, apakah mungkin pengumuman itu dilakukan besok pagi, mengingat pada sore hari Presiden akan menggelar sidang kabinet paripurna bersama seluruh menteri dan pimpinan lembaga, Pratikno mengaku tidak mengetahui.

(Baca juga: Rabu Sore, Presiden Jokowi Gelar Sidang Kabinet Paripurna)

"Pokoknya kami ini setiap hari kerja keras enggak karuan. Agenda Presiden setiap hari banyak. Ada Ratas, panggil menteri dan seterusnya," ujar Pratikno.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

Nasional
Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

Nasional
Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

Nasional
Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Nasional
Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Nasional
Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Nasional
Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Nasional
Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Nasional
Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Nasional
Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X