Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Bantah Dukung Jokowi pada Pilpres 2019 agar Dapat Jatah Menteri

Kompas.com - 26/07/2016, 16:24 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, dukungan yang diberikan partainya kepada Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2019 mendatang tanpa syarat atau embel-embel apapun.

Ia membantah bahwa dukungan yang akan dideklarasikan dalam Rapat Pimpinan Nasional tersebut karena Golkar ingin segera mendapatkan jatah menteri.

"Enggak ada urusannya dengan reshuffle. Kami dukung Jokowi tanpa syarat, tanpa bargaining," kata Idrus, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (26/7/2016).

Idrus menjelaskan, dukungan Golkar terhadap Jokowi sudah melalui proses dan kajian yang matang.

(Baca: Politisi PDI-P Curigai Dukungan Golkar ke Jokowi pada Pilpres 2019)

Proses ini diawali dari rekomendasi Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar pada Mei 2016 lalu, yang salah satunya memutuskan bahwa Ketua Umum Golkar Setya Novanto melakukan komunikasi politik dengan Jokowi sebagai persiapan pemilu 2019.

Setelah komunikasi politik dengan Jokowi dilakukan, Setya Novanto kembali melaporkan hasilnya ke DPP.

DPP Golkar pun secara bulat memutuskan bahwa Jokowi adalah calon terbaik.

"Bila ada putra bangsa dengan visi jelas dan kepemimpinan kuat, Golkar mendukung tanpa melihat partai mana," ujar Idrus. 

Meski demikian, Idrus juga tidak mempermasalahkan berbagai kritikan merespons dukungan Golkar kepada Jokowi.

Ia menganggap kritik itu sebagai masukan.

"Tidak apa-apa kalau dikritik, kami bersyukur. Kalau enggak ada kritikan, kami bingung," kata dia.

Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno menilai, dukungan yang diberikan Golkar untuk Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang tidak dilakukan dengan tanpa syarat.

Ia mencurigai keputusan itu diambil dengan harapan timbal balik tertentu, salah satu yang paling dekat yakni terkait jatah menteri untuk partai berlambang pohon beringin tersebut.

Sejak menyatakan beralih dari oposisi menjadi partai pendukung pemerintah pada Musyawarah Nasional Luar Biasa di Bali Mei lalu, Golkar memang belum juga mendapatkan jatah menteri di kabinet.

"Bisa ditafsirkan kesitu (jatah menteri). Parpol kan memang rajin menympaikan sinyal-sinyal seperti itu. Tapi kita enggak usah berburuk sangka," kata Hendrawan saat dihubungi, Selasa (26/7/2016).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com