Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Ragu Golkar Konsisten Dukung Jokowi pada Pilpres 2019

Kompas.com - 26/07/2016, 11:43 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai, Partai Golkar terlalu buru-buru memutuskan dukungan Presiden kepada Joko Widodo untuk Pemilihan Presiden 2019.

Melihat rekam jejak Golkar, Hendrawan ragu elite parpol berlambang beringin itu akan tetap konsisten dengan keputusan yang diambilnya itu.

"Karena teman-teman Golkar punya jam terbang panjang, pendekatannya cenderung pragmatis, jadi sikap politiknya mudah berubah-ubah," kata Hendrawan saat dihubungi, Selasa (26/7/2016).

Sebelum memutuskan menjadi pendukung pemerintah dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Mei 2016, Golkar selama satu setengah tahun memimpin Koalisi Merah Putih sebagai partai oposisi.

 

(Baca: Kata Setya Novanto, Golkar Siap Dukung Jokowi pada Pilpres 2019)

Hendrawan menilai, bisa saja perubahan sikap seperti itu terjadi menjelang pilpres 2019.

"Ciri-ciri itu (inkonsisten) melekat pada teman-teman di Golkar," kata dia.

Meski ragu, Hendrawan mengatakan, PDI-P sebagai partai utama pendukung Jokowi-Jusuf Kalla tetap menghargai langkah Golkar.

Ia berharap, langkah Golkar mendukung Jokowi bisa menciptakan situasi politik nasional yang lebih kondusif kedepannya.

(baca: Ikrar: PAN dan Golkar Cukup Diberi Satu Kursi Menteri)

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, dukungan yang akan diberikan partai kepada Joko Widodo untuk kembali mencalonkan diri pada Pemilihan Presiden 2019, sudah melalui proses dan kajian yang mendalam.

Dukungan untuk Jokowi maju sebagai calon Presiden 2019 akan dideklarasikan oleh Golkar dalam rapat pimpinan nasional yang digelar di Jakarta pada Rabu (17/7/2016) hingga kamis besok.

Presiden Joko Widodo akan menghadiri rapimnas tersebut. (Baca: Golkar Pastikan Dukungan untuk Jokowi dalam Rapimnas Akhir Juli)

Idrus menjelaskan, dukungan terhadap Jokowi diawali dari rekomendasi Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar pada Mei 2016 lalu, yang salah satunya memutuskan bahwa Ketua Umum Golkar Setya Novanto melakukan komunikasi politik dengan Jokowi sebagai persiapan Pemilu 2019.

Setelah komunikasi politik dengan Jokowi dilakukan, Setya Novanto kembali melaporkan hasilnya ke DPP. Kemudian DPP Golkar secara bulat memutuskan bahwa Jokowi adalah calon terbaik.

"Kami proyeksikan salah satu yang penting adalah menetapkan Golkar mendukung Jokowi sebagai capres 2019," kata Idrus.

Kompas TV Isu Reshuffle Menguat, Apa Kata Presiden?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com