Enigma Jalur Perseorangan

Marwah gerakan

Sebagai sebuah model gerakan,meski ada beberapa kemiripan carakerja dengan Political Action Committee (PAC) di AS, Teman Ahok beda dengan PAC ataupun Super PAC.

Salah satu pembeda utamanya, Teman Ahok harus mengumpulkan KTP, yang di AS disebut signatures, untuk meloloskan kandidat yang didukung.

Untuk apa Teman Ahok berjibaku mengumpulkan KTP hingga lebih dari 1 juta? Berulang kali disebutkan oleh juru bicara Teman Ahok, mereka ingin menyediakan jalur alternatif di luar partai dan itu adalah jalur perseorangan.

Marwah gerakan ini sesungguhnya adalah kepercayaan publik yang membesar menjadi bola salju dukungan.

Ada situasi disonansi kognitifterkait peran dan fungsi partai dalam setiap helatan demokrasi elektoral. Dalam pandangan Leon Festinger (dalam Shaw and Constanzo, 1982), disonansi kognitif dipahami sebagai ketidakcocokan hubungan antarelemen kognisi karena sering kali realitas yang dihadirkan partai berjarak dengan cita-cita dan harapan publik. Konteks itulah yang sesungguhnya memberi ”tempat” pada gerakan semacam Teman Ahok.

Konsistensi atas niat awal menjadi penting sehingga memberi warnadan menjadi role model kuatnya kandidat jalur perseorangan.

UU mengakui baik jalur partai maupunjalur perseorangan. Hanya, dalam praktiknya, jalur perseorangan kerap hanya menjadi pelengkap penderita di panggung pilkada.

Meskipun terjal dan berliku, prospekmemenangkan Ahok dari jalur perseorangan masih terbuka lebar. Pasti banyak risiko yang dihadapi Ahok karena menjadi sasarantembak banyak pihak.

Jauh di atas itu, penting menghargai dukungan yang sudah dikumpulkan dan bersama-sama membangun tradisi baru berupa pelibatan partisipasi masyarakat sebagai salah satu ciri politik modern.

Jangan rendahkan marwah gerakan politik kerelawanan menjadi jebakan politik enigmatik. Politik yang sekadar menimbulkan teka-teki, prasangka, absurditas, disorientasi, dan tanpa navigasi karena dinamikanya sengaja dibuat tidak jelas.

Gun Gun Heryanto, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik di UIN Jakarta