Para Menteri Diminta Jokowi Tetap Ada di Jakarta, "Reshuffle" Sudah Dekat?

Kompas.com - 26/07/2016, 07:10 WIB
Kompas TV Semua Menteri Diperintahkan Tak Keluar Jakarta
|
EditorSabrina Asril

"Akhirnya semua menteri diajak bicara, ngobrol dengan Presiden, apa target, apa masalahnya. Itu saja," ujar dia. 

Pernyataan Pratikno soal imbauan kepada menteri untuk tidak keluar Jakarta merupakan hal yang biasa, bertolak belakang dari informasi yang dihimpun Kompas.com dari beberapa orang di lingkungan Istana.

Mereka mengatakan, baru kali ini Jokowi mengeluarkan imbauan seperti itu menjelang sidang kabinet paripurna. Yang menarik, sidang kabinet paripurna biasanya diselenggarakan pada pekan pertama setiap bulannya, tetapi kali ini digelar di akhir bulan.

(Baca: Tiga Partai Berpeluang Dapatkan Kursi Mendes Jika Ada "Reshuffle")

Kedua, para menteri sudah terbiasa pasti hadir dalam rapat akbar semacam itu sehingga seharusnya tidak perlu lagi ada pemberitahuan kepada para menteri untuk tidak diperbolehkan keluar Jakarta lantaran ada sidang kabinet paripurna.

Mereka pun menebak-nebak, mungkin ini adalah sidang kabinet paripurna "luar biasa". Bisa jadi berujung pada perombakan kabinet.

Jokowi tertawa

Sang Presiden pun bereaksi atas sejumlah spekulasi yang berkembang. Soal ini, Jokowi hanya tertawa ketika ditanya soal imbauan itu. Tertawanya semakin menjadi ketika disebut bahwa imbauan itu dikait-kaitkan dengan reshuffle.

Setelah puas tertawa, Jokowi menjelaskan bahwa informasi imbauan itu biasa disebarkan kepada seluruh menteri menjelang sidang kabinet paripurna. 

"Pasti disampaikan seperti itu jangan sampai ada yang tidak ikut. Mengingatkan saja," ujar Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo yang ditayangkan Kompas TV, Senin. 

Sementara tentang kabar reshuffle sendiri, Jokowi tidak menjawab lugas. Ia hanya mengatakan, kinerja pembantu Presiden memang sebaiknya dievaluasi secara berkala. 

(Baca: Kursi Menteri Desa Digoyang, PKB Meradang)

"Kalau tidak ada evaluasi bagaimana kita menilai program, menilai pekerjaan seseorang. Harus dilakukan evaluasi kinerja. Itu biasa kita lakukan. Setiap bulan kita lihat, setiap tiga bulan kita lihat, setiap seminggu kita lihat," ujar Jokowi. 

Salah satu yang sangat paling didengar Jokowi terkait kinerja para menterinya, yakni suara rakyat.  Bagi Jokowi, penilaian masyarakat atas kinerja menterinya sangat obyektif dan terukur. Pasalnya, masyarakatlah yang paling merasakan kerja pemerintah. 

"Iya, seperti sekarang hasil survei terakhir yang diapresiasi publik berkaitan pembangunan infrastruktur, pembangunan kesehatan. Yang lain masih perlu diperbaiki semuanya," ujar Jokowi. 

(Baca: Istana: Evaluasi Menteri Belum Tentu Berujung "Reshuffle" Kebinet)

Lantas, Budiman bertanya, "hasil evaluasi itu berujung pada apa?"

"Ya hasil evaluasi kan jadi rapor," jawab Jokowi. 

"Terus?" Budiman kembali bertanya. 

"Ya rapor kan jadi evaluasi," Jokowi tertawa atas kalimatnya yang ia bolak-balik sendiri.

Jokowi pun mengingatkan, para menteri tidak usah terlalu pusing dengan isu reshuffle. Sejak Jokowi melantik mereka, ia sudah berpesan untuk 'kerja, kerja, kerja'. Tidak ada yang lain. 

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

Nasional
Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

Nasional
Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Nasional
KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Nasional
Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Nasional
KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X