Para Menteri Diminta Jokowi Tetap Ada di Jakarta, "Reshuffle" Sudah Dekat?

Kompas.com - 26/07/2016, 07:10 WIB
Indonesian President Joko Widodo, front row center, and his deputy Jusuf Kalla, front row second right, pose for photographers with the newly appointed cabinet ministers after their the inauguration ceremony at the presidential palace in Jakarta, Indonesia, Monday, Oct. 27, 2014. (AP Photo/Dita Alangkara) AP IMAGES / DITA ALANGKARAIndonesian President Joko Widodo, front row center, and his deputy Jusuf Kalla, front row second right, pose for photographers with the newly appointed cabinet ministers after their the inauguration ceremony at the presidential palace in Jakarta, Indonesia, Monday, Oct. 27, 2014. (AP Photo/Dita Alangkara)
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Seluruh menteri Kabinet Kerja dilarang keluar Jakarta dalam sepekan ini. Perintah ini langsung diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada apa gerangan? Benarkan rumor soal reshuffle sudah semakin dekat?

Perintah Jokowi ini diberikan melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno lewat pesan singkat yang diberikan kepada seluruh menteri untuk tidak meninggalkan Ibu Kota pada 25-29 Agustus 2016. 

Spekulasi soal reshuffle itu menguat bukan tanpa sebab. Ada beberapa sinyal atau tanda yang menguatkan dugaan itu.

(Baca: Menteri-menteri yang Kena Tegur Jokowi Jelang "Reshuffle")

Pertama, menteri-menteri bergantian dipanggil Presiden, baik di Istana Negara Jakarta atau Istana Presiden di Bogor. Beberapa menteri yang diwawancarai usai pertemuan itu mengaku dievaluasi kinerjanya oleh Presiden. 

Kedua, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golongan Karya (Golkar) yang telah menyatakan dukungan kepada pemerintah dikabarkan 'bergerilya' menyodorkan nama-nama calon menteri kepada Jokowi meski belakangan ramai-ramai dibantah.  

Ketiga, yakni tidak lain berasal dari keluhan Jokowi sendiri dalam berbagai pernyataannya. Intinya, Presiden Jokowi butuh percepatan di sejumlah sektor. 

(Baca: Soal Isu "Reshuffle" Kabinet, Hanura Inginkan Kepastian Jokowi agar Menteri Tak Galau)

Kencangnya angin reshuffle membuat Ketua DPP Partai Hanura Sarifudin Suding meminta Presiden segera memastikan apakah copot-pasang kabinet itu jadi dilakukan atau tidak agar tidak terus bergulir menjadi wacana dan dapat mengganggu konsentrasi menteri.

"Jokowi beri kepastian, kalau reshuffle ya reshuffle. Kalau tidak ya tidak. Supaya menteri-menteri tidak dalam suasana kegalauan," ujar Suding di Kompleks Parlemen, Senin (25/7/2016).

Sidang Kabinet Paripurna

Meski isu berhembus kencang, Pratikno berdalih larangan Presiden kepada seluruh menteri untuk tidak ke luar kota lantaran ada satu hari dalam sepekan ini digelar sidang kabinet paripurna.

"Pekan ini kami akan ada sidang kabinet paripurna. Jadi, seperti biasa Pak Presiden mengharapkan semua menteri hadir. Itu saja," ujar Pratikno di kantornya, Senin.

(Baca: Saat Topik "Reshuffle" Laku Keras di Harlah PKB)

Menurut Pratikno, imbauan itu biasa saja. Wajar adanya. Presiden tidak ingin ada menteri yang tidak hadir dalam rapat untuk membahas program secara keseluruhan itu. Soal apakah larangan itu terkait rencana reshuffle, dia menegaskan tidak mengetahuinya. 

"Kamu menanyakan pertanyaan yang saya enggak bisa jawab. Tanyakan saja ke Presiden langsung," ujar Pratikno. 

Namun, dia tidak menampik beberapa waktu terakhir, Presiden memang memanggil para pembantunya bergantian. Dengan gaya diskusi, Presiden bertanya apa program kementerian yang sudah dijalankan, apa yang belum serta di mana kendalanya. 

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Minta Masyarakat Gunakan Masker yang Nyaman, Cukup Ruang untuk Bernapas

Pemerintah Minta Masyarakat Gunakan Masker yang Nyaman, Cukup Ruang untuk Bernapas

Nasional
Terawan Berkantor di Jatim, Kemenkes: Penyebaran Covid-19 di Sana Butuh Perhatian Khusus

Terawan Berkantor di Jatim, Kemenkes: Penyebaran Covid-19 di Sana Butuh Perhatian Khusus

Nasional
Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Banjar, KPK Amankan Uang dan Dokumen

Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Banjar, KPK Amankan Uang dan Dokumen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

[POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

Nasional
Tim Pemburu Koruptor, Wacana Dihidupkan Kembali dan Prestasinya yang Biasa Saja

Tim Pemburu Koruptor, Wacana Dihidupkan Kembali dan Prestasinya yang Biasa Saja

Nasional
Terduga Teroris Tewas Ditembak Densus 88 di Sukoharjo

Terduga Teroris Tewas Ditembak Densus 88 di Sukoharjo

Nasional
75.669 Kasus Covid-19 hingga 12 Juli serta Imbauan Pemerintah soal Face Shield dan Masker

75.669 Kasus Covid-19 hingga 12 Juli serta Imbauan Pemerintah soal Face Shield dan Masker

Nasional
Ingatkan soal 'Microdroplet', Yurianto: Masker Mutlak Digunakan, Bukan 'Face Shield'

Ingatkan soal "Microdroplet", Yurianto: Masker Mutlak Digunakan, Bukan "Face Shield"

Nasional
Ini Cara 'Tenant' di Mal Cegah Penularan Covid-19

Ini Cara "Tenant" di Mal Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Penerapan Protokol Kesehatan di Mal Dinilai Sudah Cukup Baik

Penerapan Protokol Kesehatan di Mal Dinilai Sudah Cukup Baik

Nasional
Pemerintah: Face Shield Tanpa Masker Tak Melindungi Maksimal

Pemerintah: Face Shield Tanpa Masker Tak Melindungi Maksimal

Nasional
Pemerintah: Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS karena Bergejala Ringan

Pemerintah: Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS karena Bergejala Ringan

Nasional
Perhatikan, Berapa Lama Masker dan Face Shield Harus Diganti

Perhatikan, Berapa Lama Masker dan Face Shield Harus Diganti

Nasional
Survei Alvara: Bantuan Tunai dan Sembako Lebih Dibutuhkan dari Kartu Prakerja

Survei Alvara: Bantuan Tunai dan Sembako Lebih Dibutuhkan dari Kartu Prakerja

Nasional
Survei: Publik Lebih Percaya Gugus Tugas dan Pemda Dibanding Pemerintah Pusat soal Covid-19

Survei: Publik Lebih Percaya Gugus Tugas dan Pemda Dibanding Pemerintah Pusat soal Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X