Para Menteri Diminta Jokowi Tetap Ada di Jakarta, "Reshuffle" Sudah Dekat?

Kompas.com - 26/07/2016, 07:10 WIB
Indonesian President Joko Widodo, front row center, and his deputy Jusuf Kalla, front row second right, pose for photographers with the newly appointed cabinet ministers after their the inauguration ceremony at the presidential palace in Jakarta, Indonesia, Monday, Oct. 27, 2014. (AP Photo/Dita Alangkara) AP IMAGES / DITA ALANGKARAIndonesian President Joko Widodo, front row center, and his deputy Jusuf Kalla, front row second right, pose for photographers with the newly appointed cabinet ministers after their the inauguration ceremony at the presidential palace in Jakarta, Indonesia, Monday, Oct. 27, 2014. (AP Photo/Dita Alangkara)
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Seluruh menteri Kabinet Kerja dilarang keluar Jakarta dalam sepekan ini. Perintah ini langsung diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada apa gerangan? Benarkan rumor soal reshuffle sudah semakin dekat?

Perintah Jokowi ini diberikan melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno lewat pesan singkat yang diberikan kepada seluruh menteri untuk tidak meninggalkan Ibu Kota pada 25-29 Agustus 2016. 

Spekulasi soal reshuffle itu menguat bukan tanpa sebab. Ada beberapa sinyal atau tanda yang menguatkan dugaan itu.

(Baca: Menteri-menteri yang Kena Tegur Jokowi Jelang "Reshuffle")

Pertama, menteri-menteri bergantian dipanggil Presiden, baik di Istana Negara Jakarta atau Istana Presiden di Bogor. Beberapa menteri yang diwawancarai usai pertemuan itu mengaku dievaluasi kinerjanya oleh Presiden. 

Kedua, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golongan Karya (Golkar) yang telah menyatakan dukungan kepada pemerintah dikabarkan 'bergerilya' menyodorkan nama-nama calon menteri kepada Jokowi meski belakangan ramai-ramai dibantah.  

Ketiga, yakni tidak lain berasal dari keluhan Jokowi sendiri dalam berbagai pernyataannya. Intinya, Presiden Jokowi butuh percepatan di sejumlah sektor. 

(Baca: Soal Isu "Reshuffle" Kabinet, Hanura Inginkan Kepastian Jokowi agar Menteri Tak Galau)

Kencangnya angin reshuffle membuat Ketua DPP Partai Hanura Sarifudin Suding meminta Presiden segera memastikan apakah copot-pasang kabinet itu jadi dilakukan atau tidak agar tidak terus bergulir menjadi wacana dan dapat mengganggu konsentrasi menteri.

"Jokowi beri kepastian, kalau reshuffle ya reshuffle. Kalau tidak ya tidak. Supaya menteri-menteri tidak dalam suasana kegalauan," ujar Suding di Kompleks Parlemen, Senin (25/7/2016).

Sidang Kabinet Paripurna

Meski isu berhembus kencang, Pratikno berdalih larangan Presiden kepada seluruh menteri untuk tidak ke luar kota lantaran ada satu hari dalam sepekan ini digelar sidang kabinet paripurna.

"Pekan ini kami akan ada sidang kabinet paripurna. Jadi, seperti biasa Pak Presiden mengharapkan semua menteri hadir. Itu saja," ujar Pratikno di kantornya, Senin.

(Baca: Saat Topik "Reshuffle" Laku Keras di Harlah PKB)

Menurut Pratikno, imbauan itu biasa saja. Wajar adanya. Presiden tidak ingin ada menteri yang tidak hadir dalam rapat untuk membahas program secara keseluruhan itu. Soal apakah larangan itu terkait rencana reshuffle, dia menegaskan tidak mengetahuinya. 

"Kamu menanyakan pertanyaan yang saya enggak bisa jawab. Tanyakan saja ke Presiden langsung," ujar Pratikno. 

Namun, dia tidak menampik beberapa waktu terakhir, Presiden memang memanggil para pembantunya bergantian. Dengan gaya diskusi, Presiden bertanya apa program kementerian yang sudah dijalankan, apa yang belum serta di mana kendalanya. 

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Nasional
Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Nasional
Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Nasional
Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Nasional
Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Nasional
JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X