Para Menteri Diminta Jokowi Tetap Ada di Jakarta, "Reshuffle" Sudah Dekat?

Kompas.com - 26/07/2016, 07:10 WIB
Indonesian President Joko Widodo, front row center, and his deputy Jusuf Kalla, front row second right, pose for photographers with the newly appointed cabinet ministers after their the inauguration ceremony at the presidential palace in Jakarta, Indonesia, Monday, Oct. 27, 2014. (AP Photo/Dita Alangkara) AP IMAGES / DITA ALANGKARAIndonesian President Joko Widodo, front row center, and his deputy Jusuf Kalla, front row second right, pose for photographers with the newly appointed cabinet ministers after their the inauguration ceremony at the presidential palace in Jakarta, Indonesia, Monday, Oct. 27, 2014. (AP Photo/Dita Alangkara)
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Seluruh menteri Kabinet Kerja dilarang keluar Jakarta dalam sepekan ini. Perintah ini langsung diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada apa gerangan? Benarkan rumor soal reshuffle sudah semakin dekat?

Perintah Jokowi ini diberikan melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno lewat pesan singkat yang diberikan kepada seluruh menteri untuk tidak meninggalkan Ibu Kota pada 25-29 Agustus 2016. 

Spekulasi soal reshuffle itu menguat bukan tanpa sebab. Ada beberapa sinyal atau tanda yang menguatkan dugaan itu.

(Baca: Menteri-menteri yang Kena Tegur Jokowi Jelang "Reshuffle")

Pertama, menteri-menteri bergantian dipanggil Presiden, baik di Istana Negara Jakarta atau Istana Presiden di Bogor. Beberapa menteri yang diwawancarai usai pertemuan itu mengaku dievaluasi kinerjanya oleh Presiden. 

Kedua, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golongan Karya (Golkar) yang telah menyatakan dukungan kepada pemerintah dikabarkan 'bergerilya' menyodorkan nama-nama calon menteri kepada Jokowi meski belakangan ramai-ramai dibantah.  

Ketiga, yakni tidak lain berasal dari keluhan Jokowi sendiri dalam berbagai pernyataannya. Intinya, Presiden Jokowi butuh percepatan di sejumlah sektor. 

(Baca: Soal Isu "Reshuffle" Kabinet, Hanura Inginkan Kepastian Jokowi agar Menteri Tak Galau)

Kencangnya angin reshuffle membuat Ketua DPP Partai Hanura Sarifudin Suding meminta Presiden segera memastikan apakah copot-pasang kabinet itu jadi dilakukan atau tidak agar tidak terus bergulir menjadi wacana dan dapat mengganggu konsentrasi menteri.

"Jokowi beri kepastian, kalau reshuffle ya reshuffle. Kalau tidak ya tidak. Supaya menteri-menteri tidak dalam suasana kegalauan," ujar Suding di Kompleks Parlemen, Senin (25/7/2016).

Sidang Kabinet Paripurna

Meski isu berhembus kencang, Pratikno berdalih larangan Presiden kepada seluruh menteri untuk tidak ke luar kota lantaran ada satu hari dalam sepekan ini digelar sidang kabinet paripurna.

"Pekan ini kami akan ada sidang kabinet paripurna. Jadi, seperti biasa Pak Presiden mengharapkan semua menteri hadir. Itu saja," ujar Pratikno di kantornya, Senin.

(Baca: Saat Topik "Reshuffle" Laku Keras di Harlah PKB)

Menurut Pratikno, imbauan itu biasa saja. Wajar adanya. Presiden tidak ingin ada menteri yang tidak hadir dalam rapat untuk membahas program secara keseluruhan itu. Soal apakah larangan itu terkait rencana reshuffle, dia menegaskan tidak mengetahuinya. 

"Kamu menanyakan pertanyaan yang saya enggak bisa jawab. Tanyakan saja ke Presiden langsung," ujar Pratikno. 

Namun, dia tidak menampik beberapa waktu terakhir, Presiden memang memanggil para pembantunya bergantian. Dengan gaya diskusi, Presiden bertanya apa program kementerian yang sudah dijalankan, apa yang belum serta di mana kendalanya. 

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

Nasional
Pemerintah Diminta Uji Kalung Antivirus Corona Sebelum Diproduksi Massal

Pemerintah Diminta Uji Kalung Antivirus Corona Sebelum Diproduksi Massal

Nasional
Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Nasional
Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Nasional
PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

Nasional
UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptus Antivirus Corona

Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptus Antivirus Corona

Nasional
Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Nasional
63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

Nasional
Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

Nasional
Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Nasional
Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Nasional
Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Nasional
RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X