Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPK Ingin Dana Partai Politik Lebih Transparan

Kompas.com - 25/07/2016, 19:38 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Rizal Djalil menilai, tata kelola dana partai politik harus dibenahi.

Alasannya, dana partai yang seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan politik secara akuntabel justru hanya digunakan oleh orang-orang tertentu.

"BPK mempunyai banyak data terkait kontribusi negara terhadap partai," kata Rizal, di Gedung BPK, Jakarta, Senin (25/7/2016).

"Berapa porsi dana hibah, dana bansos yang diselewengkan oleh para petahana misalnya. Apakah kita mau berpura pura sepeerti itu terus?" lanjut dia. 

Oleh karena itu, kata Rizal, BPK menyelenggarakan acara pertemuan nasional bertajuk "Menata Ulang Dana Politik Indonesia: Peluang Dana Politik Melalui anggaran Negara' untuk menemukan solusi yang tepat terkait dana partai politik.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Ketua KPK Agus Rahardjo, Menko PMK Puan Maharani, serta sejumlah anggota DPR.

Menurut dia, keberadaan partai politik sangat penting dalam negara demokrasi.

Konstitusi juga menegaskan bahwa partai politik merupakan soko guru demokrasi.

"Karena presiden dicalonkan partai politk atau gabungan partai politik, demikian juga parlemen," kata dia.

Namun, permasalahannya, hingga saat ini, UU Partai Politik tidak merumuskan secara konkret asal serta besaran dana setiap partai politik yang terhimpun dan digunakan.

Jika nantinya ada perbaikan, pihaknya siap memberikan data-data terkait dana parpol.

Ia juga berharap, pemerintah khususnya Kementeri Dalam Negeri, serta DPR berinisiatif memberi respons terkait persoalan ini.

"DPR punya inisiatif kalau dia ingin mengamandemen UU Parpol bisa dan kalau diminta datanya, kami siap, kami fasilitator saja," kata dia.

Rizal menambahkan, ke depannya, semua hal terkait dana partai harus dilaporkan.

Tak hanya dana dari pemerintah, sumbangan-sumbangan yang diterima partai harus dilaporkan secara transparan.

"Makanya laporan pertanggungjawaban partai harus ada standar yang jelas," ujar Rizal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com