Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPK Ingin Dana Partai Politik Lebih Transparan

Kompas.com - 25/07/2016, 19:38 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Rizal Djalil menilai, tata kelola dana partai politik harus dibenahi.

Alasannya, dana partai yang seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan politik secara akuntabel justru hanya digunakan oleh orang-orang tertentu.

"BPK mempunyai banyak data terkait kontribusi negara terhadap partai," kata Rizal, di Gedung BPK, Jakarta, Senin (25/7/2016).

"Berapa porsi dana hibah, dana bansos yang diselewengkan oleh para petahana misalnya. Apakah kita mau berpura pura sepeerti itu terus?" lanjut dia. 

Oleh karena itu, kata Rizal, BPK menyelenggarakan acara pertemuan nasional bertajuk "Menata Ulang Dana Politik Indonesia: Peluang Dana Politik Melalui anggaran Negara' untuk menemukan solusi yang tepat terkait dana partai politik.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Ketua KPK Agus Rahardjo, Menko PMK Puan Maharani, serta sejumlah anggota DPR.

Menurut dia, keberadaan partai politik sangat penting dalam negara demokrasi.

Konstitusi juga menegaskan bahwa partai politik merupakan soko guru demokrasi.

"Karena presiden dicalonkan partai politk atau gabungan partai politik, demikian juga parlemen," kata dia.

Namun, permasalahannya, hingga saat ini, UU Partai Politik tidak merumuskan secara konkret asal serta besaran dana setiap partai politik yang terhimpun dan digunakan.

Jika nantinya ada perbaikan, pihaknya siap memberikan data-data terkait dana parpol.

Ia juga berharap, pemerintah khususnya Kementeri Dalam Negeri, serta DPR berinisiatif memberi respons terkait persoalan ini.

"DPR punya inisiatif kalau dia ingin mengamandemen UU Parpol bisa dan kalau diminta datanya, kami siap, kami fasilitator saja," kata dia.

Rizal menambahkan, ke depannya, semua hal terkait dana partai harus dilaporkan.

Tak hanya dana dari pemerintah, sumbangan-sumbangan yang diterima partai harus dilaporkan secara transparan.

"Makanya laporan pertanggungjawaban partai harus ada standar yang jelas," ujar Rizal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com