Kompas.com - 23/07/2016, 11:15 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Senior LIPI, Syamsuddin Haris, mengkhawatirkan Presiden Joko Widodo telah terkena "Sindrom SBY".

Pernyataan tersebut menanggapi isu perombakan (reshuffle) kabinet yang kerap hilang-timbul.

"Yang saya khawatirkan adalah apabila Jokowi terjebak dalam situasi sindrom SBY. Pengambilan keputusan yang ditunda bolak-balik," kata Syamsuddin dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/7/2016).

Situasi tersebut, lanjut Syamsuddin, akan menimbulkan ketidakpastian publik yang juga berpengaruh pada kondisi ekonomi dan politik.

Ia pun mengaku agak aneh jika putusan perombakan kabinet jilid II kerap tertunda.

Meskipun demikian, bisa saja penundaan kerap terjadi karena banyak pertimbangan, misalnya karena ada banyak tekanan politik di sekitar Jokowi yang menyebabkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak bisa segera mengambil keputusan.

Tekanan tersebut misalnya dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta sejumlah parpol pendukung pemerintahan, termasuk parpol yang baru bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah, seperti PAN dan Golkar.

Tekanan relawan dan publik pun, kata Syamsuddin, menjadi pertimbangan Jokowi dalam merombak kabinet.

"Namun, keputusan harus tetap diambil. Tidak ada alasannya bagi Pak Jokowi untuk menunda pengambilan keputusan perombakan kabinet jilid II," ujar Syamsuddin.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin tak sepakat dengan pernyataan Syamsuddin soal "sindrom SBY".

Menurut Didi, penundaan pengambilan keputusan perombakan kabinet yang terkesan lama saat Susilo Bambang Yudhoyono menjabat presiden RI dikarenakan SBY mencoba cermat dan melibatkan berbagai pihak agar pertimbangannya menjadi komprehensif dan dapat melakukan pemilihan yang tepat dalam merombak kabinet.

"Mengurus negara Indonesia saya kira tidak bisa main-main. Tidak bisa kita tergesa-gesa," kata Didi.

Kompas TV Golkar & PAN Merapat, Kabinet Dirombak?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Republiku Indonesia, Hanura, dan PKB-Gerindra Bakal Daftar Pemilu Hari Ini

Partai Republiku Indonesia, Hanura, dan PKB-Gerindra Bakal Daftar Pemilu Hari Ini

Nasional
Pengacara: Atasan Bharada E Ada di Lokasi Penembakan Brigadir J

Pengacara: Atasan Bharada E Ada di Lokasi Penembakan Brigadir J

Nasional
Jokowi Perintahkan BMKG Identifikasi Risiko Perubahan Iklim

Jokowi Perintahkan BMKG Identifikasi Risiko Perubahan Iklim

Nasional
Jokowi: Perubahan Iklim Tantangan Nyata bagi Kita

Jokowi: Perubahan Iklim Tantangan Nyata bagi Kita

Nasional
Dugaan Obstruction of Justice Irjen Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J dan Ancaman Hukumannya

Dugaan Obstruction of Justice Irjen Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J dan Ancaman Hukumannya

Nasional
AHY Minta Seluruh Kader Demokrat Fokus Raih Kemenangan Pemilu 2024

AHY Minta Seluruh Kader Demokrat Fokus Raih Kemenangan Pemilu 2024

Nasional
Siang Ini Pengacara Bharada E ke LPSK, Minta Perlindungan Kliennya Jadi 'Justice Collaborator'

Siang Ini Pengacara Bharada E ke LPSK, Minta Perlindungan Kliennya Jadi "Justice Collaborator"

Nasional
Komnas HAM Sebut Penahanan Ferdy Sambo Tak Pengaruhi Penyelidikan Kasus Brigadir J

Komnas HAM Sebut Penahanan Ferdy Sambo Tak Pengaruhi Penyelidikan Kasus Brigadir J

Nasional
Usulan Luhut TNI Aktif Bisa Jabat di Kementerian Dinilai seperti Pemikiran Orba

Usulan Luhut TNI Aktif Bisa Jabat di Kementerian Dinilai seperti Pemikiran Orba

Nasional
Epidemiolog: Butuh Waktu 5 Tahun agar Covid-19 Jadi Penyakit Biasa

Epidemiolog: Butuh Waktu 5 Tahun agar Covid-19 Jadi Penyakit Biasa

Nasional
Refleksi HUT Ke-77 RI: Menuju Kemerdekaan Pangan dan Energi (Bagian 2 - Habis)

Refleksi HUT Ke-77 RI: Menuju Kemerdekaan Pangan dan Energi (Bagian 2 - Habis)

Nasional
PDI-P Kritik Musra Relawan, Minta Jokowi Tetap Jadi Milik Bersama

PDI-P Kritik Musra Relawan, Minta Jokowi Tetap Jadi Milik Bersama

Nasional
Perkembangan Kasus Brigadir J, Munculnya Istri Irjen Sambo dan Nama Brigadir RR

Perkembangan Kasus Brigadir J, Munculnya Istri Irjen Sambo dan Nama Brigadir RR

Nasional
Brigadir RR Tersangka Pembunuhan Berencana Brigadir J, Polri Klaim Sudah Kantongi Cukup Bukti

Brigadir RR Tersangka Pembunuhan Berencana Brigadir J, Polri Klaim Sudah Kantongi Cukup Bukti

Nasional
Kasus Brigadir J, Ajudan Istri Ferdy Sambo Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Kasus Brigadir J, Ajudan Istri Ferdy Sambo Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.