Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendesak, Ini Lima Agenda yang Perlu Dituntaskan Komisioner Baru KPI

Kompas.com - 22/07/2016, 23:41 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan sembilan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia periode 2016-2019. Banyak pihak meragukan kinerja sembilan komisioner KPI, salah satunya Remotivi.

Remotivi menilai komisioner KPI tidak memiliki rekam jejak dalam dunia penyiaran. Sedangkan nama-nama yang dianggap memiliki kapasitas tidak terpilih sebagai komisioner KPI.

"Meski tidak memiliki rekam jejak yang kental, kami percaya harapan masih terbentang. Di tengah suara miring yang banyak beredar atas keterpilihan, komisioner periode ini perlu menjawabnya dengan kerja nyata," kata Direktur Remotivi Muhamad Heychael dalam keterangan tertulis, Jumat (22/7/2016).

(Baca: Inilah Profil Lengkap Sembilan Komisioner KPI)

Heychael mengatakan, dalam catatan Remotivi atas kinerja KPI sebelumnya, terdapat beberapa hal mendesak yang perlu dilakukan. Kata dia, semua catatan tersebut berfokus pada persoalan pembenahan kelembagaan KPI.

Menurut Heychael, tanpa adanya pembenahan secara internal, KPI tidak akan mampu bekerja secara maksimal. Untuk itu, Remotivi memberikan lima tuntutan untuk segera dilakukan oleh KPI.

Pertama, keterbukaan informasi publik. Menurut Heychael, KPI periode 2013-2016 bekerja dalam gelap. Informasi paling dasar seperti alokasi anggaran dan laporan keuangan tidak pernah dipublikasikan dan ketika diminta prosesnya berbelit.

(Baca: Rekam Jejak Para Komisioner Terpilih KPI Dipertanyakan)

Heychael mengatakan hal yang sama berlaku dengan data-data publik, seperti jumlah aduan, sanksi, dan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh KPI. Heycahel menghimbau KPI terpilih periode 2016-2019 perlu merubah cara kerja dalam hal transparansi data.

Jika tidak, sulit mendapat kepercayaan publik.

"Data KPI juga bisa menjadi bahan bagi publik untuk melakukan advokasi UU Penyiaran dalam konteks penguatan KPI. Misal, bila publik tahu dana yang dianggarkan bagi KPI terbilang kecil, maka data tersebut bisa jadi alat bagi upaya memperbesar anggaran KPI di masa mendatang," ucap Heychael.

(Baca: Pembelaan Meutya Hafid untuk Komisioner KPI yang Dinilai Minim Pengalaman)

Kedua, sanksi dan revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Heychael mengatakan Remotivi memiliki catatan terkait minimnya ketegasan dan konsitensi KPI dalam penerapan sanksi.

Menurut Heychael, absennya penegakan hukum membuat publik tidak merasakan kehadiran KPI selama tiga tahun terakhir.

Selain itu, KPI perlu merevisi P3SPS dengan memperjelas definisi iklan politik hingga persoalan subjek hukum yang ambigu. Heychael menilai revisi P3SPS mendesak dalam upaya perbaikan isi siaran.

Halaman:


Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com