Kompas.com - 22/07/2016, 20:07 WIB
Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai (tengah) dan Wakil Ketua Komnas HAM Ansori Sinungan saat merilis hasil penelusuran dugaan pelanggaran HAM saat penggerebekan asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta, di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (22/7/2016). Fachri FachrudinKomisioner Komnas HAM Natalius Pigai (tengah) dan Wakil Ketua Komnas HAM Ansori Sinungan saat merilis hasil penelusuran dugaan pelanggaran HAM saat penggerebekan asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta, di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (22/7/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menyoroti pernyataan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X yang menyebutkan bahwa separatisme tidak boleh ada di Yogyakarta. 

Pernyataan itu dikeluarkan setelah insiden di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I, di DI Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

"Di KR (Kedaulatan Rakyat) itu satu judul besar, judulnya hampir setengah halaman, judulnya 'Separatisme Tidak Boleh Ada di Jogja (Yogyakarta)'," ujar Natalius, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (22/7/2016).

Namun, menurut dia, pernyataan itu tak secara eksplisit menunjukkan pihak yang dimaksud.

Menurut Natalius, penyebutan oknum yang melakukan separatisme itu masih multitafsir.

Pernyataan multitafsir dinilai berpotensi dimanfaatkan oleh ormas  untuk melakukan tindakan-tindakan represif terhadap orang Papua di Yogyakarta.

Di sisi lain, lanjut dia, orang Papua juga menafsirkan kata "separatisme" tidak boleh ada di Yogyakarta semacam penolakan terhadap mereka.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Orang Papua menganggap itu sebagai pengusiran halus dalam konteks budaya Jawa," kata dia. 

"Gubernur juga tentunya harus memberi respek tindakan-tindakan kongkrit tidak memberikan pernyataan multi tafsir," kata dia.

Penggerebekan Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I, di Jalan Kusumanegara, Kota Yogyakarta pada Jumat (15/07/2016) lalu, berawal dari rencana aksi damai mahasiswa Papua dan aktivis pro-demokrasi mendukung Persatuan Pergerakan Pembebasan untuk Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Namun, kegiatan itu batal dilaksanakan karena lebih dahulu dibubarkan oleh ratusan personel gabungan dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Brigade Mobil, dan organisasi masyarakat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.