Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Operasi Keamanan di Poso Dinilai Berdampak Negatif bagi Masyarakat Sekitar

Kompas.com - 22/07/2016, 18:04 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Institut Mosintuwu, Lian Gogali mengatakan, operasi keamanan yang dilakukan kepolisian dan TNI dalam memburu kelompok teror Santoso mengubah kehidupan masyarakat dan membuka kembali trauma pasca-konflik agama di Poso.

Menurut Lian, kebijakan untuk melakukan operasi keamanan seharusnya mempertimbangkan dampak yang akan terjadi di masyarakat. Jika pertimbangan tidak dilakukan dengan serius makan akan menyebabkan konflik baru.

Lian menilai, pemerintah seharusnya mempercayakan kepada masyarakat di Poso bila ingin mensejahterakan masyarakat dan menciptakan keamanan melalui pembangunan ekonomi, bukan kepada aparat keamanan.

"Masyarakat berhak menentukan sendiri bagaimana pembangunan itu berlangsung karena masyarakat mengenal konteks," kata Lian dalam keterangan tertulis, Jumat (22/7/2016).

Sejak 1999, menurut dia, masyarakat Poso berusaha memulihkan trauma, merajut peradaban, dan memulihkan perekonomian secara mandiri.

Pemerintah pun seharusnya mendukung dan menguatkan peran perdamaian, pembangunan yang sudah dilakukan masyarakat Poso selama ini.

"Operasi Teritorial seolah-olah tahu apa yang terbaik bagi masyarakat Poso, bahkan tanpa berkomunikasi dengan masyarakat Poso," tutur Lian.

Lian melanjutkan, sebagian besar warga yang tinggal di enam kecamatan di Kabupaten Poso terkena dampak operasi keamanan.

Enam wilayah itu adalah Poso Pesisir Selatan, Poso Pesisir Utara serta Lore Utara Utara, Lore Peore, Lore Tengah dan Lore Timur terkena dampak akibat operasi keamanan tersebut.

Sejak diumumkannya operasi keamanan pada 2012, setidaknya terdapat 10 jenis operasi keamanan yang dilaksanakan di Kabupaten Poso. Pada 2013, terdapat operasi AMAN Maleo 1 dan AMAN Maleo 2.

Kemudian pada 2014, terdapat operasi operasi AMAN Maleo 1, AMAN Maleo 2, dan AMAN Maleo 3. Selanjutnya, pada 2015 ada operasi Camar Maleo 1, Camar Maleo 2, Camar Maleo 3, Camar Maleo 4, yang dilanjutkan Operasi Tinombala pada 2016.

"Kebun dan ladang banyak ditinggalkan, pendidikan dan kesehatan terabaikan, ketidaknyamanan dan rasa takut seperti bayangan di siang hari dan hantu di malam hari. Kehilangan nyawa adalah bagian dari hal yang ditanggungkan," ucap Lian.

Lian mencontohkan pengalaman yang diterima oleh Ibu Adi (nama samaran), warga desa Tangkura. Di Tangkura, banyak warga desa beralih pekerjaan menjadi buruh sawit di kabupaten lain.

Mereka tidak lagi bisa ke kebun untuk merawat pohon coklat atau menanam padi ladang. Ibu Adi menceritakan, jika pohon coklat ditinggalkan tidak akan menghasilkan buah dan terkena hama.

Menurut Ibu Adi, sebagian warga lainnya memaksa untuk tetap berkebun dengan resiko tinggi. 

Halaman:


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com