Istana: Evaluasi Menteri Belum Tentu Berujung "Reshuffle" Kebinet

Kompas.com - 22/07/2016, 17:53 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016). Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengevaluasi lima hal yang tak bisa dipidanakan, seperti  yang pernah disampaikannya beberapa waktu lalu, di antaranya kebijakan diskresi, tindakan administrasi pemerintahan aturan BPK soal kerugian, dan kerugian negara. TRIBUN NEWS / HERUDINPresiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016). Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengevaluasi lima hal yang tak bisa dipidanakan, seperti yang pernah disampaikannya beberapa waktu lalu, di antaranya kebijakan diskresi, tindakan administrasi pemerintahan aturan BPK soal kerugian, dan kerugian negara.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo terus menerus memantau serta mengevaluasi kinerja menteri-menterinya.

Pemanggilan beberapa menteri ke Istana, Jakarta, Jumat (22/7/2016) siang hingga sore hari, merupakan bagian dari pemantauan serta evaluasi itu.

"Evaluasi pembantu Presiden dilakukan terus menerus. Tidak pada satu titik waktu tertentu. Jadi saya kira tidak saat hari ini saja, beberapa waktu yang lalu juga," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo di Istana, Jumat sore.

"Selain itu bukan hanya menteri-menteri yang dipanggil hari ini saja (yang dievaluasi), namun yang lainnya juga," lanjut dia.

(baca: Ketua DPR Minta Jokowi Tak Sering-sering "Reshuffle" Kabinet)

Menteri yang dipanggil, yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoelyono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.

Mereka datang di waktu yang tidak jauh berbeda. Belakangan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga mengaku dipanggil Presiden.

Meski demikian, Johan menegaskan bahwa evaluasi kinerja para menterinya belum tentu berujung pada pergantian posisi menteri alias reshuffle.

(baca: Demokrat: Mudah-mudahan Setelah "Reshuffle" Kabinet Lebih Bagus Pemerintahan)

"Evaluasi tidak selalu berujung pada pergantian atau pergeseran. Tidak selalu itu. Evaluasi itu bisa juga dalam rangka menilai kinerja menteri A, B dan C. Sudah bagus ini, kurang ini, perlu berbaikan itu," ujar Johan.

Saat ditanya apakah Presiden cukup puas terhadap kinerja para menterinya, Johan mengaku, tidak dapat menjawabnya. Ia mengatakan, hanya Presiden sendiri yang mengetahuinya.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X