Wakil Ketua MPR Nilai Tak Perlu Ada Ambang Batas Pencapresan pada Pemilu 2019

Kompas.com - 22/07/2016, 16:18 WIB
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di kediamannya di Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (7/7/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINWakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di kediamannya di Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (7/7/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, sebaiknya tak perlu ada ambang batas pencapresan (presidential threshold) dalam pemilu presiden yang akan berlangsung bersamaan dengan pemililu legislatif pada tahun 2019 mendatang.

Hal itu disampaikannya menanggapi Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu yang segera dibahas DPR.

"Jadi karena di tahun 2019 pemilu presiden serentak dengan pemilu legislatif, biar saja setiap partai yang ikut, bisa mencalonkan calon presiden masing-masing, supaya pemilu jadi lebih kompetitif juga," ujar Hidayat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/7/2016).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menilai, aturan mengenai ambang batas ini merupakan hal yang harus diterima dengan digabungnya pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden.

"Kalau partai-partai lama kan jelas, mereka bisa diukur dari perolehan suara pemilu legislatif 2014 untuk mengukur ambang batas pencalonan presidennya, tetapi partai baru kan tidak bisa," ujar Hidayat.

Dia mengatakan, saat ini partai baru juga aktif untuk memublikasikan diri agar dikenal masyarakat.

"Jadi menurut saya dilepas saja, tidak perlu ada ambang batas presiden supaya lebih adil juga buat partai baru," papar dia.

Sebelumnya Pemerintah telah menyerahkan draf RUU Pemilu ke DPR untuk segera dibahas.

Dalam UU Nomor 8 Tahun Tahun 2012, ambang batas parlemen awalnya ditetapkan sebesar 3,5 persen dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR dan DPRD.

Namun, setelah digugat oleh 14 partai politik, Mahkamah Konstitusi menetapkan ambang batas 3,5 persen tersebut hanya berlaku untuk DPR.

MK menilai ambang batas sebesar 3,5 persen bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas sehingga bertentangan pula dengan tujuan pemilihan umum, yaitu memilih wakil rakyat mulai dari tingkat pusat hingga daerah.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Nasional
Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Nasional
Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Nasional
Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Nasional
Jadi Perhatian Publik, Sidang Red Notice Djoko Tjandra Dipimpin Langsung Ketua PN Jakpus

Jadi Perhatian Publik, Sidang Red Notice Djoko Tjandra Dipimpin Langsung Ketua PN Jakpus

Nasional
MK Tolak Permohonan Pengujian Perppu Pilkada

MK Tolak Permohonan Pengujian Perppu Pilkada

Nasional
80 Persen Dana Riset Tergantung Pemerintah, Menristek: Kalau APBN Cekak, Risetnya Terbatas

80 Persen Dana Riset Tergantung Pemerintah, Menristek: Kalau APBN Cekak, Risetnya Terbatas

Nasional
Foto Maternity Miliknya Diserang, Sara Djojohadikusumo: Tak Bisa Ditolerir

Foto Maternity Miliknya Diserang, Sara Djojohadikusumo: Tak Bisa Ditolerir

Nasional
IAKMI: Kendalikan Kasus Covid-19 dengan Tingkatkan Upaya Kesehatan Masyarakat

IAKMI: Kendalikan Kasus Covid-19 dengan Tingkatkan Upaya Kesehatan Masyarakat

Nasional
Pemerintah Diminta Perhatikan Tiga Hal Ini dalam Proses Pengadaan Vaksin Covid-19

Pemerintah Diminta Perhatikan Tiga Hal Ini dalam Proses Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
Kasus Korupsi di Pemkab Lampung Selatan, KPK Panggil Sekda sebagai Saksi

Kasus Korupsi di Pemkab Lampung Selatan, KPK Panggil Sekda sebagai Saksi

Nasional
Wapres Nilai Banyak Orang Terjebak Publisitas dan Pencitraan Diri

Wapres Nilai Banyak Orang Terjebak Publisitas dan Pencitraan Diri

Nasional
Kasus Proyek Fiktif, KPK Panggil Direktur Keuangan Waskita Karya

Kasus Proyek Fiktif, KPK Panggil Direktur Keuangan Waskita Karya

Nasional
Ma'ruf Minta Pendakwah Ikuti Cara Mbah Hamid yang Tak Berwajah Garang

Ma'ruf Minta Pendakwah Ikuti Cara Mbah Hamid yang Tak Berwajah Garang

Nasional
Dapat Rapor Merah dari FSGI, Ini Tanggapan Kemendikbud

Dapat Rapor Merah dari FSGI, Ini Tanggapan Kemendikbud

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X