Wakil Ketua MPR Nilai Tak Perlu Ada Ambang Batas Pencapresan pada Pemilu 2019

Kompas.com - 22/07/2016, 16:18 WIB
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di kediamannya di Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (7/7/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINWakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di kediamannya di Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (7/7/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, sebaiknya tak perlu ada ambang batas pencapresan (presidential threshold) dalam pemilu presiden yang akan berlangsung bersamaan dengan pemililu legislatif pada tahun 2019 mendatang.

Hal itu disampaikannya menanggapi Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu yang segera dibahas DPR.

"Jadi karena di tahun 2019 pemilu presiden serentak dengan pemilu legislatif, biar saja setiap partai yang ikut, bisa mencalonkan calon presiden masing-masing, supaya pemilu jadi lebih kompetitif juga," ujar Hidayat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/7/2016).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menilai, aturan mengenai ambang batas ini merupakan hal yang harus diterima dengan digabungnya pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden.

"Kalau partai-partai lama kan jelas, mereka bisa diukur dari perolehan suara pemilu legislatif 2014 untuk mengukur ambang batas pencalonan presidennya, tetapi partai baru kan tidak bisa," ujar Hidayat.

Dia mengatakan, saat ini partai baru juga aktif untuk memublikasikan diri agar dikenal masyarakat.

"Jadi menurut saya dilepas saja, tidak perlu ada ambang batas presiden supaya lebih adil juga buat partai baru," papar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya Pemerintah telah menyerahkan draf RUU Pemilu ke DPR untuk segera dibahas.

Dalam UU Nomor 8 Tahun Tahun 2012, ambang batas parlemen awalnya ditetapkan sebesar 3,5 persen dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR dan DPRD.

Namun, setelah digugat oleh 14 partai politik, Mahkamah Konstitusi menetapkan ambang batas 3,5 persen tersebut hanya berlaku untuk DPR.

MK menilai ambang batas sebesar 3,5 persen bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas sehingga bertentangan pula dengan tujuan pemilihan umum, yaitu memilih wakil rakyat mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Sebaran 723 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Tertinggi

UPDATE: Sebaran 723 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Profil Usmar Ismail, Bapak Perfilman yang Akan Dianugerahi Gelar Pahlawan oleh Jokowi

Profil Usmar Ismail, Bapak Perfilman yang Akan Dianugerahi Gelar Pahlawan oleh Jokowi

Nasional
Megawati: Kalau Memungkinkan, Bikinlah di Setiap Daerah Patung Bung Karno

Megawati: Kalau Memungkinkan, Bikinlah di Setiap Daerah Patung Bung Karno

Nasional
Usut Dugaan Korupsi Dana Insentif Daerah, KPK Geledah Sejumlah Tempat di Tabanan

Usut Dugaan Korupsi Dana Insentif Daerah, KPK Geledah Sejumlah Tempat di Tabanan

Nasional
Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Mega Tanya Jokowi Kok Saya Lagi?

Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Mega Tanya Jokowi Kok Saya Lagi?

Nasional
UPDATE 28 Oktober: Ada 7.248 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Oktober: Ada 7.248 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 34, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.333 Jiwa

UPDATE: Bertambah 34, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.333 Jiwa

Nasional
UPDATE 28 Oktober: 12.440 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Oktober: 12.440 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 Oktober: Bertambah 984, Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 4.086.759

UPDATE 28 Oktober: Bertambah 984, Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 4.086.759

Nasional
Soal Jadi Capres 2024, Muhaimin: Tidak Ada Kader PKB yang Tak Siap

Soal Jadi Capres 2024, Muhaimin: Tidak Ada Kader PKB yang Tak Siap

Nasional
UPDATE: Bertambah 723, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.242.532

UPDATE: Bertambah 723, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.242.532

Nasional
Pimpinan KPK Gelar Raker di Hotel Mewah, ICW Singgung soal Pemborosan Anggaran

Pimpinan KPK Gelar Raker di Hotel Mewah, ICW Singgung soal Pemborosan Anggaran

Nasional
Kementerian PPPA Tindak Lanjuti Kasus Pengeroyokan Siswa SD di Musi Rawas

Kementerian PPPA Tindak Lanjuti Kasus Pengeroyokan Siswa SD di Musi Rawas

Nasional
Hari Sumpah Pemuda, BRGM Ajak Anak Bangsa Jaga Gambut dan Mangrove

Hari Sumpah Pemuda, BRGM Ajak Anak Bangsa Jaga Gambut dan Mangrove

Nasional
UPDATE 28 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Tembus 56,00 Persen

UPDATE 28 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Tembus 56,00 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.