Kompas.com - 22/07/2016, 15:56 WIB
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di kediamannya di Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (7/7/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINWakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di kediamannya di Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (7/7/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Tahkim Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menyatakan partainya berniat mengusulkan meningkatkan ambang batas parlemen dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) pemilu di Komisi II nanti.

Hal itu disampaikannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jum'at (22/7/2016). "Ya, kami ingin tingkatkan ambang batas parlemen yang sekarang 3,5 persen menjadi 4 hingga 5 persen," ujar Hidayat.

Hidayat menambahkan peningkatan ambang batas penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi.

(Baca: Batasi Partai di DPR, Ambang Batas Parlemen Diusulkan Naik Jadi 7 Persen)

"Jadi kualitas demokrasi itu bisa dilihat dari kredibilitas partai politiknya, dan semakin tinggi ambang batas parlemennya maka partai politik yang mampu menembusnya pastinya semakin kredibel, dan itu tandanya partai semakin dipercaya rakyat," papar Hidayat.

Dia menyatakan, angka ambang batas parlemen yang tepat di Pemilu 2019 nantinya berkisar 4 hingga 5 persen. Sebabnya angka tersebut masih relevan untuk menyeimbangkan keterwakilan partai dan efisiensi di parlemen.

"Jangan terlalu banyak, tapi jangan terlalu sedikit juga, saya kira 10 partai saat ini sudah bagus, lebih bagus lagi kalau bisa 8 partai, yakni dengan menerapkan ambang batas parlemen sebesar 4 hingga 5 persen," lanjut Hidayat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya Pemerintah telah menyerahkan draf RUU Pemilu ke DPR untuk segera dibahas. Dalam UU Nomor 8 Tahun Tahun 2012, ambang batas parlemen awalnya ditetapkan sebesar 3,5 persen dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR dan DPRD.

(Baca: Hanura Tolak jika Ambang Batas Parlemen Dinaikkan)

Namun, setelah digugat oleh 14 partai politik, Mahkamah Konstitusi menetapkan ambang batas 3,5 persen tersebut hanya berlaku untuk DPR.

MK menilai ambang batas sebesar 3,5 persen bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas sehingga bertentangan pula dengan tujuan pemilihan umum, yaitu memilih wakil rakyat mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Kompas TV PKS: Kami Tetap Oposisi Pemerintah!

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ma'ruf: Pemerintah  Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Ma'ruf: Pemerintah Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video 'Lapor Cak Imin Aja!'

Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video "Lapor Cak Imin Aja!"

Nasional
UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Nasional
KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

Nasional
Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Nasional
Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Nasional
Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Nasional
Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Nasional
Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

Nasional
Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Nasional
Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Nasional
Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3R untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3R untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.