Kompas.com - 22/07/2016, 13:19 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais meminta pemerintah tetap kompak dalam menolak keputusan Majelis hakim internasional dari International People’s Tribunal (IPT).

Majelis hakim menjatuhkan putusan tentang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Indonesia 1965 dan menyatakan bahwa telah terjadi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara pasca-peristiwa 1 Oktober 1965.

Hanafi menambahkan, putusan tersebut tak akan berpengaruh secara politis jika pemerintah tetap kompak menyuarakan penolakan terhadap putusan tersebut.

"Asal pemerintah kompak (dari presiden, Menkopolhukam, Menlu, Polri, TNI) maka tidak akan ada pengaruhnya keputusan IPT itu," ujar Hanafi melalui pesan singkat, Jumat (22/7/2016).

"Tapi kalau dari pihak pemerintah sendiri ada yang memberi ruang untuk menjalankan rekomendasi IPT untuk minta maaf, itu yang bikin rawan intervensi," sambung dia.

Apalagi, kata Hanafi, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu juga sudah secara tegas menyatakan tidak akan minta maaf kepada PKI.

(Baca: Indonesia Tuntaskan Kasus HAM Berdasarkan Hukum Nasional, Bukan atas Putusan IPT 1965)

"Kami dukung sikap presiden yang tegas tidak akan minta maaf," tutur Politisi Partai Amanat Nasional itu.

Majelis hakim internasional dari International People’s Tribunal tentang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Indonesia 1965 menyatakan bahwa telah terjadi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara pasca peristiwa 1 Oktober 1965.

Pembunuhan massal tersebut dilakukan terhadap anggota PKI dan anggota PNI yang merupakan pembela setia Presiden Sukarno.

Hakim Ketua, Zak Jacoob menyatakan Negara Indonesia bertanggung jawab atas beberapa kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pertama, pembunuhan massal yang diperkirakan menimbulkan ratusan ribu korban.

Kedua, penahanan dalam kondisi tak manusiawi, di mana jumlah korban diperkirakan mencapai sekitar 600.000 orang.

(Baca: Menlu: Putusan IPT 1965 Tidak Mengikat Indonesia)

Ketiga, perbudakan orang-orang di kamp tahanan seperti di Pulau Buru. Selain itu, terdapat juga bentuk penyiksaan, penghilangan paksa dan kekerasan seksual.

Majelis hakim merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia minta maaf kepada para korban, penyintas, dan keluarga korban. Pemerintah juga didesak melakukan penyelidikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana tuntutan Komnas Perempuan Komnas HAM dalam laporannya.

Kompas TV Kuburan Massal Korban 1965 Ada di Semarang
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Syarat dan Cara Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis

Syarat dan Cara Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis

Nasional
Perkara yang Dapat Diberikan Bantuan Hukum Gratis

Perkara yang Dapat Diberikan Bantuan Hukum Gratis

Nasional
10 Rekomendasi Tempat Nongkrong Murah di Jakarta Selatan

10 Rekomendasi Tempat Nongkrong Murah di Jakarta Selatan

Nasional
Sumber Dana Bantuan Hukum Gratis dan Sanksi Atas Penyelewengannya

Sumber Dana Bantuan Hukum Gratis dan Sanksi Atas Penyelewengannya

Nasional
Sekjen Gerindra tentang Buya Syafii, Jalan Kaki Usai Subuh dan Konsisten soal Demokrasi

Sekjen Gerindra tentang Buya Syafii, Jalan Kaki Usai Subuh dan Konsisten soal Demokrasi

Nasional
Menag Kenang Buya Syafii Maarif Puji Kongres GP Ansor ke 15 di Yogyakarta

Menag Kenang Buya Syafii Maarif Puji Kongres GP Ansor ke 15 di Yogyakarta

Nasional
Cerita Ketua PP Muhammadiyah soal Buya Syafii Pesan Makam pada Februari

Cerita Ketua PP Muhammadiyah soal Buya Syafii Pesan Makam pada Februari

Nasional
Donny Yogieantoro Terpilih Jadi Ketua Komisi Informasi Pusat 2022-2026

Donny Yogieantoro Terpilih Jadi Ketua Komisi Informasi Pusat 2022-2026

Nasional
Megawati Disebut Bakal Ajak Bicara Jokowi soal Capres-Cawapres PDI-P

Megawati Disebut Bakal Ajak Bicara Jokowi soal Capres-Cawapres PDI-P

Nasional
Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

Nasional
Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

Nasional
LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

Nasional
Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

Nasional
Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

Nasional
Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.