Presiden Diminta Bentuk Komisi Kebenaran untuk Tuntaskan Kasus 1965

Kompas.com - 22/07/2016, 07:37 WIB
Eva Kusuma Sundari KOMPAS.com/Indra AkuntonoEva Kusuma Sundari
Penulis Dani Prabowo
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diharapkan memenuhi janji kampanye semasa mencalonkan diri pada Pilpres 2014 lalu.

Salah satunya menuntaskan kasus 1965. Menurut Wakil Ketua Asean Parliamentarians for Human Rights, Eva Kusuma Sundari, salah satu langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), bukan melalui penyelesaian hukum.

Sebab, kata dia, pihak yang menjadi korban selama ini tak hanya anggota dan keluarga PKI, melainkan juga militer.

"Saatnya kita jadi bangsa yang dewasa, mengakui kesalahan masa lalu agar kita bisa melakukan lompatan maju," kata Eva dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/7/2016).

Setidaknya, ada tiga tujuan dalam pembentukan KKR tersebut. Pertama, mencari kebenaran dengan memberikan tempat dan waktu kepada korban dan keturunan mereka, serta sejumlah pelaku pembunuhan, untuk memberikan keterangan.

(Baca: Pemerintah Abaikan Putusan IPT untuk Selesaikan Kasus 1965)

Kedua, lanjut dia, memberikan perlindungan kepada pihak yang ingin memberikan keterangan atas kemungkinan terjadinya intimidasi dan diskriminasi.

Ketiga, merestorasi hak pihak-pihak yang selama ini terdiskriminasi atas peristiwa tersebut. "Presiden Jokowi akan melakukan hal yang sangat berguna buat masa depan bangsa Indonesia dengan membentuk komisi kebenaran," kata dia.

Ia menambahkan, dengan dibentuknya KKR maka akan membuka kesempatan bagi terbukanya forum kesaksian di sejumlah wilayah di Tanah Air. Keterangan yang diberikan oleh para pihak itu nantinya akan dicatat dan dipublikasikan baik melalui media cetak seperti buku, serta media elektronik seperti web.

"Ia akan jadi acuan buat bangsa Indonesia belajar tentang kebenaran, bukan propaganda seperti yang selama ini terjadi," ujarnya.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebaran 1.882 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 1.882 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
AHY Bertemu Puan, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pilkada 2020

AHY Bertemu Puan, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pilkada 2020

Nasional
21 Pegawai KPU RI Dinyatakan Positif Covid-19

21 Pegawai KPU RI Dinyatakan Positif Covid-19

Nasional
Satgas Penanganan Covid-19 Serahkan Bantuan Alat Kesehatan ke Pemprov Jabar

Satgas Penanganan Covid-19 Serahkan Bantuan Alat Kesehatan ke Pemprov Jabar

Nasional
UPDATE 6 Agustus: Total 1.633.156 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 6 Agustus: Total 1.633.156 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 6 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 91.219 Orang

UPDATE 6 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 91.219 Orang

Nasional
Tangani Kekerasan Seksual, Bareskrim: Butuh Kerja Sama Semua Pihak

Tangani Kekerasan Seksual, Bareskrim: Butuh Kerja Sama Semua Pihak

Nasional
Polri: Penyidik Bisa Jemput Paksa Anita Kolopaking jika Panggilan Kedua Tak Hadir

Polri: Penyidik Bisa Jemput Paksa Anita Kolopaking jika Panggilan Kedua Tak Hadir

Nasional
UPDATE 6 Agustus: Tambah 1.756, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 75.645 Orang

UPDATE 6 Agustus: Tambah 1.756, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 75.645 Orang

Nasional
Dianggap Lambat Tangai Dugaan Pelanggaran Etik Firli, Dewas KPK: Kita Tak Mau Gegabah

Dianggap Lambat Tangai Dugaan Pelanggaran Etik Firli, Dewas KPK: Kita Tak Mau Gegabah

Nasional
UPDATE 6 Agustus: Tambah 69, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 5.521

UPDATE 6 Agustus: Tambah 69, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 5.521

Nasional
Wapres: Standar Sertifikasi Halal di Indonesia Jadi Rujukan Global

Wapres: Standar Sertifikasi Halal di Indonesia Jadi Rujukan Global

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.882, Total Ada 118.753 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 1.882, Total Ada 118.753 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Genjot Perekonomian, PAN Dorong Pemerintah Gelontorkan Bantuan Tunai

Genjot Perekonomian, PAN Dorong Pemerintah Gelontorkan Bantuan Tunai

Nasional
Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X