Pemerintah Akan Beri Pengampunan kepada 70 Pengikut Din Minimi

Kompas.com - 21/07/2016, 19:23 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/7/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraMenteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/7/2016)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan mengabulkan permintaan pengampunan dari salah satu kelompok pemberontak di Aceh, Din Minimi.

Menurut dia, pemberian amnesti dan abolisi ini sebagai salah satu langkah pendekatan kultural yang dipakai pemerintah untuk meredam aksi dari kelompok-kelompok pemberontak seperti Din Minimi.

"Kami mengambil keputusan ini setelah diskusi panjang. Pemerintah sepakat untuk memberikan pengampunan kepada mereka," ujar Luhut, saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (21/7/2016).

Luhut menjelaskan, sekitar 70 anggota Din Minimi yang kembali dan menyatakan diri menyerah akan diberikan pengampunan oleh pemerintah.

Dari 70 orang tersebut, 49 orang yang sudah kembali ke masyarakat akan diberikan pengampunan, sedangkan 21 orang lagi yang saat ini mendekam di Lembaga Permasyarakatan akan diberikan abolisi.

"Jumlahnya 70 orang. 21 orang ada di penjara, 49 orang sekarang sudah ada di masyarakat," kata Luhut.

Namun, pengampunan tersebut tidak diberikan begitu saja.

Pemerintah sepakat untuk tetap menjalankan proses hukum bagi para pengikut Din Minimi ini.

Mengingat mereka juga sempat melakukan pembunuhan dan pemberontakan.

"Kalau masih ada yang bermasalah secara hukum, kami akan selesaikan dulu proses hukumnya," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Change.org: 62 Persen Anak Muda Tak Tahu Rekam Jejak Calon Kepala Daerah

Survei Change.org: 62 Persen Anak Muda Tak Tahu Rekam Jejak Calon Kepala Daerah

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi di PT Jasindo, Terkait Bisnis Asuransi dan Reasuransi Migas

KPK Usut Dugaan Korupsi di PT Jasindo, Terkait Bisnis Asuransi dan Reasuransi Migas

Nasional
Megawati Usul ke Nadiem Buku Karya Bung Karno Jadi Kurikulum Baca di Sekolah

Megawati Usul ke Nadiem Buku Karya Bung Karno Jadi Kurikulum Baca di Sekolah

Nasional
Hakim Konstitusi Sarankan KSPI dan KSPSI Perjelas Argumen Pasal UU Cipta Kerja yang Diujikan

Hakim Konstitusi Sarankan KSPI dan KSPSI Perjelas Argumen Pasal UU Cipta Kerja yang Diujikan

Nasional
Menangi Sengketa Informasi, ICW Desak Pemerintah Buka Dokumen Perjanjian dengan Mitra Prakerja

Menangi Sengketa Informasi, ICW Desak Pemerintah Buka Dokumen Perjanjian dengan Mitra Prakerja

Nasional
Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Acara Rizieq Shihab, Polisi Masih dalam Tahap Persiapan Gelar Perkara

Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Acara Rizieq Shihab, Polisi Masih dalam Tahap Persiapan Gelar Perkara

Nasional
Baleg: 38 RUU Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Baleg: 38 RUU Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Pemerintah Terus Dorong Percepatan Mencegah Stunting di Desa

Pemerintah Terus Dorong Percepatan Mencegah Stunting di Desa

Nasional
Pandemi Covid-19, Pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Depok Tetap Maksimal

Pandemi Covid-19, Pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Depok Tetap Maksimal

Nasional
Ini Pasal UU Cipta Kerja yang Digugat KSPI dan KSPSI ke MK

Ini Pasal UU Cipta Kerja yang Digugat KSPI dan KSPSI ke MK

Nasional
Pemerintah Daerah Diminta Kreatif Turunkan Angka Stunting

Pemerintah Daerah Diminta Kreatif Turunkan Angka Stunting

Nasional
Wanti-wanti soal Larangan Politik Uang, Bawaslu: Akar Persoalan Korupsi

Wanti-wanti soal Larangan Politik Uang, Bawaslu: Akar Persoalan Korupsi

Nasional
UPDATE 24 November: 39.971 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 24 November: 39.971 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Mendikbud Nadiem: Makin Cerdas Suatu Bangsa, Makin Tinggi Minat Baca Masyarakatnya

Mendikbud Nadiem: Makin Cerdas Suatu Bangsa, Makin Tinggi Minat Baca Masyarakatnya

Nasional
UPDATE 24 November: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 33 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.015 Kasus Baru

UPDATE 24 November: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 33 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.015 Kasus Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X