Kompas.com - 21/07/2016, 14:22 WIB
Peneliti sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, saat menghadiri sebuah diskusi mengenai Supersemar di Bentara Budaya Jakarta, Kamis (10/3/2016). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPeneliti sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, saat menghadiri sebuah diskusi mengenai Supersemar di Bentara Budaya Jakarta, Kamis (10/3/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asvi Warman Adam, menganggap penolakan pemerintah terhadap keputusan final International People's Tribunal (IPT) 1965 sebagai bentuk pengingkaran terhadap kebenaran.

Menurut Asvi, Pemerintah harus mengakui bahwa peristiwa pembunuhan massal atau genosida pernah terjadi di periode 1965-1966. Peristiwa itu menyebabkan ratusan ribu hingga jutaan korban jiwa.

"Pemerintah seharusnya mengakui. Jumlah 400 ribu - 600 ribu korban jiwa yang disebutkan itu adalah angka yang cukup moderat berdasar fakta di persidangan," ujar Asvi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (21/7/2016).

Menurut Asvi, angka tersebut merupakan titik tengah dari banyaknya informasi jumlah korban pembunuhan 1965 yang beredar.

Asvi mengatakan, sekitar tahun 1966, Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pernah mengeluarkan data jumlah korban kasus pembunuhan 1965 mencapai 1 juta orang.

"Kopkamtib pernah mengeluarkan data korban 1 juta. Saya lupa panglimanya, Panggabean atau Sudomo. Permasalahannya sekarang siapa yang bisa mengakses soal informasi tersebut untuk diungkap kembali ke publik," kata Asvi.

Selain itu, kata Asvi, Presiden Soekarno pernah membentuk komisi pencari fakta (fact finding commission) kasus 1965 yang beranggotakan Menteri Negara Pembantu Presiden kabinet Soekarno Oei Tjoe Tat dan Chalid Marwadi dari Nahdlatul Ulama.

Komisi tersebut, kata Asvi, sekitar November-Desember 1966 pernah menyatakan korban pembunuhan ada 780 ribu orang.

Hasil tersebut berdasarkan investigasi di sebagian pulau Jawa saja, karena tidak lama kemudian komisi tersebut dibubarkan.

Sebelumnya, majelis hakim internasional dari International People’s Tribunal tentang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Indonesia 1965 menyatakan bahwa telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Negara pasca peristiwa 1 Oktober 1965.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Nasional
Gerindra soal Menentukan Koalisi: Politik Sama Kayak Orang Pacaran

Gerindra soal Menentukan Koalisi: Politik Sama Kayak Orang Pacaran

Nasional
Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Nasional
KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

Nasional
Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi dalam Waktu Dekat

Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi dalam Waktu Dekat

Nasional
Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Nasional
Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Nasional
Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

Nasional
Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Nasional
Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Nasional
PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

Nasional
Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Nasional
Kejagung Imbau Terdakwa Tidak Pakai Atribut Keagamaan di Ruang Sidang

Kejagung Imbau Terdakwa Tidak Pakai Atribut Keagamaan di Ruang Sidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.