Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/07/2016, 19:30 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kesembilan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dipilih Dewan Perwakilan Rakyat menjadi sorotan publik lantaran kapasitas mereka yang diragukan.

Dari kesembilan komisioner tersebut, memang tak semuanya bersentuhan langsung dengan dunia penyiaran. Apa saja latar belakang mereka?

Berikut informasi yang dihimpun Kompas.com berdasarkan sosialisasi yang diberikan Komisi I DPR kepada masyarakat sebelum proses uji kepatutan dan kelayakan digelar beberapa hari lalu:

1. Nuning Rodiyah (Konsultan Manajemen Komunikasi dan Pelayanan Publik Kualita Prima)

2. Sudjarwanto Rahmat Muhammad Arifin (Komisioner KPI Pusat - terpilih kembali)

3. Yuliandre Darwis (Dosen Komunikasi)

4. Ubaidillah (Komisioner KPI Daerah DKI Jakarta)

5. Dewi Setyarini (Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Lokal/LPPL Radio Purbalingga)

6. H Obsatar Sinaga (Dosen dan Wartawan)

7. Mayong Suryo Laksono (Wartawan)

8. Hardly Stefano Fenelon Pariela (Konsultan Ahli Bidang Manajemen dan Kebijakan Publik Kualita Prima)

9. Agung Suprio (Dosen, Anggota Centre for Electoral Reform/CETRO)

Diragukan

Menyikapi kesembilan nama yang dipilih ini, Pakar Komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando menilai, bahwa pertimbangan politis lebih menentukan dari pada kepentingan maayarakat dalam pemilihan itu.

"Itu menunjukkan bahwa pertimbangan politis yang lebih menentukan, karena tiga orang yang kami pikir punya rekam jejak yang bagus hampir tidak ada yang memilih," kata Ade saat dihubungi Kompas.com, Rabu (20/7/2016).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Aiman Ceritakan Situasi Rumahnya saat Di-'bell' Pihak Kepolisian Tengah Malam

Aiman Ceritakan Situasi Rumahnya saat Di-"bell" Pihak Kepolisian Tengah Malam

Nasional
KPK Minta Sekolah Bangun Ekosistem Antikorupsi

KPK Minta Sekolah Bangun Ekosistem Antikorupsi

Nasional
Anies Ingin Bawa Kebijakan Bantuan Operasional Tempat Ibadah ke Tingkat Nasional jika Terpilih di 2024

Anies Ingin Bawa Kebijakan Bantuan Operasional Tempat Ibadah ke Tingkat Nasional jika Terpilih di 2024

Nasional
Saksi Sebut 3 Terdakwa Kasus Tukin ESDM Beri “Hampers” ke Auditor BPK

Saksi Sebut 3 Terdakwa Kasus Tukin ESDM Beri “Hampers” ke Auditor BPK

Nasional
TKN Prabowo: Ada Anggapan Gibran Takut Debat, Kita Lihat Saja Nanti

TKN Prabowo: Ada Anggapan Gibran Takut Debat, Kita Lihat Saja Nanti

Nasional
Blusukan ke Glodok, Cak Imin Lepas 99 Burung hingga Belanja Alpukat

Blusukan ke Glodok, Cak Imin Lepas 99 Burung hingga Belanja Alpukat

Nasional
Jadi Saksi Ahli, Saut Situmorang Ditanya Prinsip di KPK Dikaitkan dengan Pelanggaran Firli Bahuri

Jadi Saksi Ahli, Saut Situmorang Ditanya Prinsip di KPK Dikaitkan dengan Pelanggaran Firli Bahuri

Nasional
MK: Revisi Masa Jabatan dan Usia Tak Bisa Berlaku untuk Hakim Konstitusi yang Menjabat

MK: Revisi Masa Jabatan dan Usia Tak Bisa Berlaku untuk Hakim Konstitusi yang Menjabat

Nasional
KPU Diputus Bersalah Tak Penuhi Kuota Caleg Perempuan, DCT Didesak Direvisi

KPU Diputus Bersalah Tak Penuhi Kuota Caleg Perempuan, DCT Didesak Direvisi

Nasional
Tolak Gugatan Usia Capres-Cawapres, MK Dinilai Inkonsisten dan Tak Bertanggung Jawab

Tolak Gugatan Usia Capres-Cawapres, MK Dinilai Inkonsisten dan Tak Bertanggung Jawab

Nasional
Soal Persiapan Debat Capres-Cawapres, Cak Imin: Siapkan Power Point untuk Tayangkan Materi

Soal Persiapan Debat Capres-Cawapres, Cak Imin: Siapkan Power Point untuk Tayangkan Materi

Nasional
TNI Bahas Strategi Pertahanan IKN, Asrenum: Perlu Integrasi Kekuatan 3 Matra

TNI Bahas Strategi Pertahanan IKN, Asrenum: Perlu Integrasi Kekuatan 3 Matra

Nasional
Dompet Dhuafa-IHA Terus Kawal 11 Truk Bantuan Kemanusian Menuju Palestina

Dompet Dhuafa-IHA Terus Kawal 11 Truk Bantuan Kemanusian Menuju Palestina

Nasional
Ingin Ubah Aturan KPR, Anies: Regulasi Harusnya Sesuai Kebutuhan Bukan Kenyamanan Negara

Ingin Ubah Aturan KPR, Anies: Regulasi Harusnya Sesuai Kebutuhan Bukan Kenyamanan Negara

Nasional
Istana Belum Terima Surat Pemberitahuan Status Hukum Wamenkumham dari KPK

Istana Belum Terima Surat Pemberitahuan Status Hukum Wamenkumham dari KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com