Kompas.com - 20/07/2016, 16:56 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengakui sangat berhati-hati dalam memutuskan penyelesaian perkara HAM berat, peristiwa 1965. Sebab, keputusan itu dapat berdampak pada goncangnya stabilitas politik.

"Ini soal stabilitas politik. Lihat saja dampak yang kemarin itu," ujar Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional Tragedi 1965 Agus Widjojo di Kompleks Istana Presiden, Rabu (28/7/2016).

Dampak kemarin yang dimaksud Agus, yakni saat Simposium Peristiwa 1965 dilaksanakan. Menurut Agus, momen tersebut sedikit banyak membuat politik nasional bergejolak.

(Baca: Putuskan soal Tragedi 1965, Pemerintah Masih Perlu Dengarkan Banyak Pihak)

Kini, pemerintah melalui tim di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan masih terus mengkaji hasil simposium itu. Pemerintah belum memutuskan apa bentuk penyelesaian dari Peristiwa 1965 tersebut.

Saat ditanya mengapa keputusan itu terbilang lama dikeluarkan, Agus kembali mengatakan bahwa perkara itu merupakan perkara politis. Pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar pun harus hati-hati.

"Ya politislah yang akan jadi pertimbangan untuk mengambil kebijakan pemerintah soal ini," ujar pria yang juga Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) ini.

(Baca: Simposium 1965 dan Anti-PKI, Jalan Berliku Menuju Rekonsiliasi)

Namun yang pasti, pemerintah telah membuat perkiraan-perkiraan keputusan itu. Sejumlah opsi dipertimbangkan mulai dari penyelesaian melalui yudisial, nonyudisial atau rekonsiliasi.

"Ya banyak masukan atau pertimbangan. Pilihan-pilihannya kan banyak. pandangan-pandangan orang banyak. Mau yudisial, nonyudisial, rekonsliasi dan lain-lain. Tinggal nanti dilihat saja apa keputusan tim ahli dari Kemenkopolhukam," ujar Agus.

Ia memperkirakan, pemerintah baru akan memutuskan perkara kasus 1965 ini pada akhir tahun 2016. 

Kompas TV Pemerintah Akan Selesaikan Kasus HAM 1965

"Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah ada bayangan (apa keputusannya)," ujar Agus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 26 Mei: 3.011 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Mei: 3.011 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 Mei: 2.204 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Mei: 2.204 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 Mei 2022: Bertambah 3, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.556

UPDATE 26 Mei 2022: Bertambah 3, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.556

Nasional
Salurkan Bansos di Denpasar, Jokowi: Boleh untuk Beli Minyak

Salurkan Bansos di Denpasar, Jokowi: Boleh untuk Beli Minyak

Nasional
UPDATE 26 Mei: Bertambah 243, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 5.894.103

UPDATE 26 Mei: Bertambah 243, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 5.894.103

Nasional
Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Nasional
Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Nasional
UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

Nasional
Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Nasional
Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Nasional
Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Nasional
Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Nasional
Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Nasional
Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.