Kompas.com - 20/07/2016, 16:56 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengakui sangat berhati-hati dalam memutuskan penyelesaian perkara HAM berat, peristiwa 1965. Sebab, keputusan itu dapat berdampak pada goncangnya stabilitas politik.

"Ini soal stabilitas politik. Lihat saja dampak yang kemarin itu," ujar Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional Tragedi 1965 Agus Widjojo di Kompleks Istana Presiden, Rabu (28/7/2016).

Dampak kemarin yang dimaksud Agus, yakni saat Simposium Peristiwa 1965 dilaksanakan. Menurut Agus, momen tersebut sedikit banyak membuat politik nasional bergejolak.

(Baca: Putuskan soal Tragedi 1965, Pemerintah Masih Perlu Dengarkan Banyak Pihak)

Kini, pemerintah melalui tim di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan masih terus mengkaji hasil simposium itu. Pemerintah belum memutuskan apa bentuk penyelesaian dari Peristiwa 1965 tersebut.

Saat ditanya mengapa keputusan itu terbilang lama dikeluarkan, Agus kembali mengatakan bahwa perkara itu merupakan perkara politis. Pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar pun harus hati-hati.

"Ya politislah yang akan jadi pertimbangan untuk mengambil kebijakan pemerintah soal ini," ujar pria yang juga Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) ini.

(Baca: Simposium 1965 dan Anti-PKI, Jalan Berliku Menuju Rekonsiliasi)

Namun yang pasti, pemerintah telah membuat perkiraan-perkiraan keputusan itu. Sejumlah opsi dipertimbangkan mulai dari penyelesaian melalui yudisial, nonyudisial atau rekonsiliasi.

"Ya banyak masukan atau pertimbangan. Pilihan-pilihannya kan banyak. pandangan-pandangan orang banyak. Mau yudisial, nonyudisial, rekonsliasi dan lain-lain. Tinggal nanti dilihat saja apa keputusan tim ahli dari Kemenkopolhukam," ujar Agus.

Ia memperkirakan, pemerintah baru akan memutuskan perkara kasus 1965 ini pada akhir tahun 2016. 

Kompas TV Pemerintah Akan Selesaikan Kasus HAM 1965

"Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah ada bayangan (apa keputusannya)," ujar Agus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Beri Atensi Rencana Pembentukan Tim Pemberantasan Mafia Tanah

Polri Beri Atensi Rencana Pembentukan Tim Pemberantasan Mafia Tanah

Nasional
Ketua PP Muhammadiyah Apresiasi Jokowi yang Perintahkan Tindak Tegas Mafia Tanah

Ketua PP Muhammadiyah Apresiasi Jokowi yang Perintahkan Tindak Tegas Mafia Tanah

Nasional
Usai Tetapkan Tersangka, KPK Bakal Koordinasi dengan TNI Terkait Kasus Helikopter AW-101

Usai Tetapkan Tersangka, KPK Bakal Koordinasi dengan TNI Terkait Kasus Helikopter AW-101

Nasional
Pihak Swasta Tersangka Tunggal dalam Kasus AW-101, Ini Penjelasan KPK

Pihak Swasta Tersangka Tunggal dalam Kasus AW-101, Ini Penjelasan KPK

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Masyarakat Melaksanakan Mudik dengan Tertib

Jokowi: Terima Kasih Masyarakat Melaksanakan Mudik dengan Tertib

Nasional
Projo Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan Sosok yang Akan Didukung Jadi Capres

Projo Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan Sosok yang Akan Didukung Jadi Capres

Nasional
Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

Nasional
Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang

Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang

Nasional
Kasus Helikopter AW-101, Tersangka Irfan Kurnia Saleh Diduga Rugikan Negara Rp 224 Miliar

Kasus Helikopter AW-101, Tersangka Irfan Kurnia Saleh Diduga Rugikan Negara Rp 224 Miliar

Nasional
Wapres Sebut Krisis Pangan jadi Momentum Kembangkan Ekspor Produk Halal

Wapres Sebut Krisis Pangan jadi Momentum Kembangkan Ekspor Produk Halal

Nasional
Mikrofonnya Mati saat Sampaikan Interupsi, Ini Kata Anggota DPR Amin AK

Mikrofonnya Mati saat Sampaikan Interupsi, Ini Kata Anggota DPR Amin AK

Nasional
Anggaran Tahapan Pemilu Tahun Ini Baru Cair Rp 2 Triliun, KPU: Rp 6 Triliun Lagi Kapan?

Anggaran Tahapan Pemilu Tahun Ini Baru Cair Rp 2 Triliun, KPU: Rp 6 Triliun Lagi Kapan?

Nasional
2 Konsultan PT GMP Didakwa Suap Tim Pemeriksa Ditjen Pajak Rp 15 Miliar

2 Konsultan PT GMP Didakwa Suap Tim Pemeriksa Ditjen Pajak Rp 15 Miliar

Nasional
Jokowi: Tak Ada Penambahan Kasus Covid-19 Berarti Pasca-mudik Lebaran

Jokowi: Tak Ada Penambahan Kasus Covid-19 Berarti Pasca-mudik Lebaran

Nasional
Dua Konsultan PT GMP Didakwa Lakukan Kesepakatan dengan Pemeriksa DJP untuk Manipulasi Nilai Pajak

Dua Konsultan PT GMP Didakwa Lakukan Kesepakatan dengan Pemeriksa DJP untuk Manipulasi Nilai Pajak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.