Kompas.com - 19/07/2016, 16:44 WIB
Pimpinan DPR menerima kunjungan orang tua korban vaksin palsu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2016) Rakhmat Nur Hakim/Kompas.comPimpinan DPR menerima kunjungan orang tua korban vaksin palsu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2016)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Aliansi Orangtua Korban Vaksin Palsu, Imam Subali, meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan surat pernyataan resmi yang menyatakan vaksin palsu tak membawa efek berbahaya bagi anak.

Desakan yang disampaikan Aliansi ini terkait pernyataan Menteri Kesehatan yang menyebutkan vaksin palsu tak berbahaya bagi anak.

"Kami minta bila memang tak berbahaya, Kemenkes buatlah surat pernyataan resmi yang menyatakan vaksin palsu tak membahayakan anak kami. Jangan seperti sekarang cuma lewat lisan saja," kata Imam, saat menemui Pimpinan DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2016).

Jika hanya melalui lisan, ia menilai, tak ada jaminan validitas dan pertanggungjawabannya.

Oleh karena itu, dia mendesak surat pernyataan resmi agar jika ditemukan efek samping penggunaan vaksin palsu, Kemenkes bisa mempertanggungjawabkannya secara hukum.

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf juga sepakat dengan permintaan para orangtua korban.

"Ya, tentunya itu jadi masukan bagi Komisi IX untuk segera menyampaikannya ke Kemenkes. Kami sepakat harus ada surat pernyataan resmi semacam itu agar masyarakat mendapat jaminan," kata Dede.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam kasus vaksin palsu, Bareskrim Polri telah menetapkan 23 orang tersangka.

Mereka yang menjadi tersangka terdiri dari dokter, kepala rumah sakit, apoteker, bidan, hingga distributor dan produsen vaksin palsu.

Setelah ditelusuri, pihak rumah sakit mengaku mencari vaksin selain yang diberikan pemerintah karena stok yang kerap habis.

Di sisi lain, rumah sakit harus melayani banyak anak yang harus diberikan vaksin.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

Nasional
Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Nasional
KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

Nasional
BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X