KSAL: Aturan Larang Tentara di Atas Kapal Dagang

Kompas.com - 19/07/2016, 15:05 WIB
Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi saat menghadiri prosesi serah terima jabatan (sertijab) Panglima Komando di Markas Komando Koarmabar, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2016). Kristian ErdiantoKepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi saat menghadiri prosesi serah terima jabatan (sertijab) Panglima Komando di Markas Komando Koarmabar, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2016).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi meragukan upaya pengamanan di atas kapal batubara bisa dilakukan dengan melibatkan personel TNI bersenjata.

Ade mengatakan, aturan operasi pengamanan laut bagi kapal-kapal dagang yang sedang berlayar tercantum dalam peraturan International Maritime Organization.

Dalam aturan tersebut, kata Ade, ada klausul pelarangan penempatan tentara di atas kapal. Meskipun beberapa negara ada yang memberlakukan kebijakan pengamanan menggunakan senjata di atas kapal.

"Sebenarnya aturan pengamanan di laut memang ada di peraturan IMO. Hanya memang beberapa aturan itu tidak dibolehkan militer. Tapi ada beberapa negara menerapkan pengamanan dengan senjata di atas kapal," ujar Ade saat ditemui di Markas Komando Koarmabar, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2016).


Ade menjelaskan, di dalam aturan IMO disebutkan bahwa pengamanan di atas kapal dagang hanya boleh dilakukan sipil yang dipersenjatai (Personel Keamanan Bersenjata).

(baca: Panglima TNI Instruksikan Prajuritnya Bersiap Bebaskan Sandera WNI di Filipina)

Jumlah personel keamanan bersenjata tersebut dibatasi dan penggunaannya juga diawasi secara ketat.

Menurut dia, peraturan IMO tidak memberikan rekomendasi yang jelas terkait personel keamanan bersenjata.

Ade mengatakan, bila personel TNI dilibatkan dalam pengamanan di atas kapal akan memicu persaingan antarperusahaan.

(baca: Menhan Sebut Lokasi Penyanderaan 10 Sandera WNI Berhasil Dideteksi)

"Dalam aturan IMO itu sipil dipersenjatai tetapi terkendali sangat terkontrol. Penggunaan senjata oleh sipil dikendalikan oleh aturan negara itu sendiri. Memang IMO tidak memberikan rekomendasi apa-apa tapi kecenderungan tidak membolehkan personel militer," kata Ade.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X