Ini Kronologi Baku Tembak yang Tewaskan Dua Anggota Kelompok Santoso

Kompas.com - 19/07/2016, 13:06 WIB
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar Ambaranie Nadia K.MKepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Baku tembak antara kelompok teroris pimpinan Santoso dan satgas Tinombala terjadi pada Senin (18/7/2016) petang.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, baku tembak berlangsung selama 30 menit. Kontak senjata terjadi di wilayah sektor I, yakni Poso pesisir utara sejak pukul 17.00 hingga 17.30 Wita.

Selama 30 menit itu, Satgas berupaya mempersempit ruang gerak lima anggota kelompok Santoso yang melakukan penyerangan.

"Mengakibatkan dua meninggal dunia di kelompok Santoso, yang diketahui petugas ada yang melarikan diri tiga orang," ujar Boy dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/7/2016).


Peluru anggota Batalyon Raider 515 Kostrad menembus tubuh salah satu anggota kelompok Santoso yang menyebabkannya tewas di tempat.

Sementara tiga orang lainnya yang terdiri dari dua perempuan dan satu laki-laki melarikan diri ke arah barat.

Sejak Senin malam, petugas bergerak ke lokasi tempat jenazah berada untuk dibawa ke Palu. Namun, untuk menuju ke lokasi, jarak tempuh yang dilalui cukup jauh.

Dua jenazah tersebut akhirnya dibawa ke RS Bhayangkara Palu untuk diidentifikasi.

"Kami harap dengan heli, maka jarak tempuh tidak terlalu lama sehingga identifikasi segera dilakukan di Palu," kata Boy.

Boy mengakui salah satu jenazah memiliki ciri yang menyerupai Santoso, yakni berjanggut, berambut panjang, dan memiliki tanda tahi lalat di wajah. Namun, polisi belum dapat memastikan apakah jenazah tersebut adalah Santoso atau bukan.

"Jenazah ini sampe saat ini belum dapat 100 persen dikatakan Santoso. Dengan kasat mata, ciri pelaku, termasuk foto yang dimiliki, masih dicocokan dengan foto sementara," kata Boy.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenhan: Indonesia Siap Bantu Negara ASEAN yang Terpapar Corona

Kemenhan: Indonesia Siap Bantu Negara ASEAN yang Terpapar Corona

Nasional
Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

Nasional
Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

Nasional
Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

Nasional
Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Nasional
Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Nasional
RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

Nasional
ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

Nasional
Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Nasional
Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Nasional
Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

Nasional
Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Nasional
Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Nasional
Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X