Kumpulkan Kapolda dan Kajati, Jokowi Blakblakan soal Keluhan Kepala Daerah - Kompas.com

Kumpulkan Kapolda dan Kajati, Jokowi Blakblakan soal Keluhan Kepala Daerah

Kompas.com - 19/07/2016, 10:49 WIB
TRIBUN NEWS / HERUDIN Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016). Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengevaluasi lima hal yang tak bisa dipidanakan, seperti yang pernah disampaikannya beberapa waktu lalu, di antaranya kebijakan diskresi, tindakan administrasi pemerintahan aturan BPK soal kerugian, dan kerugian negara.

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengaku kerap menerima aduan dari kepala daerah terkait kinerja kepolisian daerah dan kejaksaan tinggi.

Menurut Jokowi, banyak kepala daerah mengadu bahwa kepolisian dan kejaksaan tak bekerja sesuai instruksi yang sudah diberikan Presiden.

"Saya masih banyak keluhan dari bupati, wali kota, dan gubernur. Nanti saya akan blakblakan kalau sudah tak ada media," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada semua kepala kepolisian daerah dan kepala kejaksaan tinggi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

TRIBUN NEWS / HERUDIN Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung HM Prasetyo dan Menko Maritim Rizal Ramli mendengarkan arahan Presiden Joko Widodo saat acara pengarahan kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016). Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengevaluasi lima hal yang tak bisa dipidanakan, seperti yang pernah disampaikannya beberapa waktu lalu, di antaranya kebijakan diskresi, tindakan administrasi pemerintahan aturan BPK soal kerugian, dan kerugian negara.
Turut hadir pula dalam kesempatan tersebut Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Jaksa Agung HM Prasetyo, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Jokowi lantas mengingatkan kembali lima instruksinya yang disampaikan di Istana Bogor, Agustus 2015 lalu.

Pertama, kebijakan diskresi tak bisa dipidanakan. Kedua, tindakan administrasi pemerintahan juga tak bisa dipidanakan.

Ketiga, potensi kerugian negara yang dinyatakan Badan Pemeriksa Keuangan masih diberi peluang selama 60 hari untuk dibuktikan kebenarannya.

TRIBUN NEWS / HERUDIN Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016). Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengevaluasi lima hal yang tak bisa dipidanakan, seperti yang pernah disampaikannya beberapa waktu lalu, di antaranya kebijakan diskresi, tindakan administrasi pemerintahan aturan BPK soal kerugian, dan kerugian negara.
Keempat, potensi kerugian negara juga harus konkret, tak mengada-ada. Kelima, kasus yang berjalan di kepolisan dan kejaksaan tak boleh diekspos ke media secara berlebihan sebelum masuk ke tahap penuntutan.

"Lima hal ini yang sudah saya sampaikan setahun lalu. Evaluasi perjalanan setahun ini, saya masih banyak sekali mendengar tidak sesuai yang saya sampaikan," kata Jokowi.

Usai menyampaikan sambutan awalnya, media diminta meninggalkan Istana Negara. Jokowi menyampaikan keluhan para kepala daerah kepada para kapolda dan kajati secara tertutup.


PenulisIhsanuddin
EditorSandro Gatra

Terkini Lainnya

Walhi Desak Pemprov Jabar Moratorium Galian C Lima Tahun ke Depan

Walhi Desak Pemprov Jabar Moratorium Galian C Lima Tahun ke Depan

Regional
Kamis, Bawaslu DKI Panggil Jokowi Terkait Deklarasi Alumni Universitas Negeri

Kamis, Bawaslu DKI Panggil Jokowi Terkait Deklarasi Alumni Universitas Negeri

Megapolitan
Jokowi Tegur Nelayan yang Dukung Dirinya sebagai Capres

Jokowi Tegur Nelayan yang Dukung Dirinya sebagai Capres

Nasional
KPU Tunggu Surat Pengunduran Diri OSO dari Hanura hingga Jam 12 Malam Ini

KPU Tunggu Surat Pengunduran Diri OSO dari Hanura hingga Jam 12 Malam Ini

Nasional
Jaringan Pengoplos Gas Elpiji Subsidi Diringkus Polisi

Jaringan Pengoplos Gas Elpiji Subsidi Diringkus Polisi

Megapolitan
Fakta di Balik Deklarasi 'Tandingan' Partai Demokrat di Cirebon, Wali Kota Dianggap Tersesat hingga Komentar Timses Jokowi

Fakta di Balik Deklarasi "Tandingan" Partai Demokrat di Cirebon, Wali Kota Dianggap Tersesat hingga Komentar Timses Jokowi

Regional
Sejak Skandal 2008, Warga China Masih Risaukan Susu Formula Lokal

Sejak Skandal 2008, Warga China Masih Risaukan Susu Formula Lokal

Internasional
Akibat Perubahan Iklim, Korsel Bisa Menjadi Produsen Pisang dan Mangga

Akibat Perubahan Iklim, Korsel Bisa Menjadi Produsen Pisang dan Mangga

Internasional
Soal Ba'asyir, JK Sebut Tak Mungkin Buatkan Peraturan Hanya untuk 1 Orang

Soal Ba'asyir, JK Sebut Tak Mungkin Buatkan Peraturan Hanya untuk 1 Orang

Nasional
Bawaslu DKI Panggil Pelapor Jokowi Terkait Deklarasi Alumni Universitas Negeri

Bawaslu DKI Panggil Pelapor Jokowi Terkait Deklarasi Alumni Universitas Negeri

Megapolitan
Kubu Prabowo-Sandiaga Usulkan Debat Kedua Gunakan Format 'Tarung Bebas'

Kubu Prabowo-Sandiaga Usulkan Debat Kedua Gunakan Format "Tarung Bebas"

Nasional
Jelang Pileg dan Pilpres 2019, Polisi Razia Ratusan Botol Miras

Jelang Pileg dan Pilpres 2019, Polisi Razia Ratusan Botol Miras

Regional
Pemilik Gudang Penyimpanan Mobil Mewah Bodong dari Singapur Diamankan

Pemilik Gudang Penyimpanan Mobil Mewah Bodong dari Singapur Diamankan

Regional
TKN Jokowi-Ma'ruf Serahkan Penentuan Moderator kepada KPU

TKN Jokowi-Ma'ruf Serahkan Penentuan Moderator kepada KPU

Nasional
Penjelasan Polri soal Pergantian Kabareskrim yang Baru 5 Bulan Dijabat Arief Sulistyanto

Penjelasan Polri soal Pergantian Kabareskrim yang Baru 5 Bulan Dijabat Arief Sulistyanto

Nasional

Close Ads X