Kumpulkan Kapolda dan Kajati, Jokowi Blakblakan soal Keluhan Kepala Daerah - Kompas.com

Kumpulkan Kapolda dan Kajati, Jokowi Blakblakan soal Keluhan Kepala Daerah

Kompas.com - 19/07/2016, 10:49 WIB
TRIBUN NEWS / HERUDIN Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016). Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengevaluasi lima hal yang tak bisa dipidanakan, seperti yang pernah disampaikannya beberapa waktu lalu, di antaranya kebijakan diskresi, tindakan administrasi pemerintahan aturan BPK soal kerugian, dan kerugian negara.

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengaku kerap menerima aduan dari kepala daerah terkait kinerja kepolisian daerah dan kejaksaan tinggi.

Menurut Jokowi, banyak kepala daerah mengadu bahwa kepolisian dan kejaksaan tak bekerja sesuai instruksi yang sudah diberikan Presiden.

"Saya masih banyak keluhan dari bupati, wali kota, dan gubernur. Nanti saya akan blakblakan kalau sudah tak ada media," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada semua kepala kepolisian daerah dan kepala kejaksaan tinggi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

TRIBUN NEWS / HERUDIN Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung HM Prasetyo dan Menko Maritim Rizal Ramli mendengarkan arahan Presiden Joko Widodo saat acara pengarahan kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016). Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengevaluasi lima hal yang tak bisa dipidanakan, seperti yang pernah disampaikannya beberapa waktu lalu, di antaranya kebijakan diskresi, tindakan administrasi pemerintahan aturan BPK soal kerugian, dan kerugian negara.
Turut hadir pula dalam kesempatan tersebut Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Jaksa Agung HM Prasetyo, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Jokowi lantas mengingatkan kembali lima instruksinya yang disampaikan di Istana Bogor, Agustus 2015 lalu.

Pertama, kebijakan diskresi tak bisa dipidanakan. Kedua, tindakan administrasi pemerintahan juga tak bisa dipidanakan.

Ketiga, potensi kerugian negara yang dinyatakan Badan Pemeriksa Keuangan masih diberi peluang selama 60 hari untuk dibuktikan kebenarannya.

TRIBUN NEWS / HERUDIN Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016). Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengevaluasi lima hal yang tak bisa dipidanakan, seperti yang pernah disampaikannya beberapa waktu lalu, di antaranya kebijakan diskresi, tindakan administrasi pemerintahan aturan BPK soal kerugian, dan kerugian negara.
Keempat, potensi kerugian negara juga harus konkret, tak mengada-ada. Kelima, kasus yang berjalan di kepolisan dan kejaksaan tak boleh diekspos ke media secara berlebihan sebelum masuk ke tahap penuntutan.

"Lima hal ini yang sudah saya sampaikan setahun lalu. Evaluasi perjalanan setahun ini, saya masih banyak sekali mendengar tidak sesuai yang saya sampaikan," kata Jokowi.

Usai menyampaikan sambutan awalnya, media diminta meninggalkan Istana Negara. Jokowi menyampaikan keluhan para kepala daerah kepada para kapolda dan kajati secara tertutup.


PenulisIhsanuddin
EditorSandro Gatra

Terkini Lainnya

Catatan ICW, Ada 19 Kasus di Internal KPK Selama 2010-2018

Catatan ICW, Ada 19 Kasus di Internal KPK Selama 2010-2018

Nasional
Ini Daftar Rusunawa Siap Huni, Salah Satunya Rusun KS Tubun

Ini Daftar Rusunawa Siap Huni, Salah Satunya Rusun KS Tubun

Megapolitan
5 Fakta Baru Bencana Sulteng, Instruksi Jokowi hingga Anak Korban Perkosaan di Pengungsian

5 Fakta Baru Bencana Sulteng, Instruksi Jokowi hingga Anak Korban Perkosaan di Pengungsian

Regional
Usai Bercinta dengan Istri Tetangga, Kakek Ini Diserang Orang Tak Dikenal

Usai Bercinta dengan Istri Tetangga, Kakek Ini Diserang Orang Tak Dikenal

Regional
Anak Korban Bencana Sulteng Diperkosa, Wali Kota Makassar Data Ulang Pengungsi

Anak Korban Bencana Sulteng Diperkosa, Wali Kota Makassar Data Ulang Pengungsi

Regional
Bawaslu Selidiki Dugaan Pelanggaran Iklan Kampanye Jokowi-Ma'ruf di Surat Kabar

Bawaslu Selidiki Dugaan Pelanggaran Iklan Kampanye Jokowi-Ma'ruf di Surat Kabar

Nasional
Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi, KPK Bentuk 9 Korwil untuk 34 Provinsi

Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi, KPK Bentuk 9 Korwil untuk 34 Provinsi

Regional
Relawan Desa Siap Sumbangkan 7,4 Juta Suara untuk Jokowi-Ma'ruf Amin

Relawan Desa Siap Sumbangkan 7,4 Juta Suara untuk Jokowi-Ma'ruf Amin

Regional
BPTJ Jelaskan 3 Dampak Positif Perluasan Ganjil-Genap Jakarta

BPTJ Jelaskan 3 Dampak Positif Perluasan Ganjil-Genap Jakarta

Megapolitan
Warga yang Masuk Daftar Tunggu Rusun Sejak 5 Tahun Lalu Diminta Daftar Ulang

Warga yang Masuk Daftar Tunggu Rusun Sejak 5 Tahun Lalu Diminta Daftar Ulang

Megapolitan
Cemburu, Supir Angkot Aniaya Selingkuhan hingga Babak Belur

Cemburu, Supir Angkot Aniaya Selingkuhan hingga Babak Belur

Regional
KPK Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Kantor Dinas Perizinan

KPK Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Kantor Dinas Perizinan

Nasional
Bupati Buton Selatan Didakwa Terima Suap Rp 578 Juta

Bupati Buton Selatan Didakwa Terima Suap Rp 578 Juta

Nasional
Gadis Difabel Diperkosa Sebulan Lalu, Pelaku hingga Kini Masih Bebas

Gadis Difabel Diperkosa Sebulan Lalu, Pelaku hingga Kini Masih Bebas

Regional
Harga BBM Melonjak, Nelayan di Palembang Beralih Gunakan Gas

Harga BBM Melonjak, Nelayan di Palembang Beralih Gunakan Gas

Regional
Close Ads X