Din Syamsuddin: Tidak Boleh Ada Diktator Mayoritas maupun Tirani Minoritas

Kompas.com - 19/07/2016, 09:19 WIB
Ketua Tim Penggerak Siaga Bumi Din Syamsuddin Kompas.com / Dani PrabowoKetua Tim Penggerak Siaga Bumi Din Syamsuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mengingatkan, sikap saling pengertian dan menghormati harus tertanam dalam diri setiap orang. Hal itu agar keindahan dalam kebersamaan dapat terwujud.

Apalagi Indonesia negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan budaya.

"Inilah yang harus terus kita rajut," kata Din saat memberikan sambutan dalam acara halal bihalal yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (18/7/2016).

Menurut Din, mewujudkan kebersamaan dalam bangsa yang majemuk menjadi tantangan. Namun, hal itu harus mampu diwujudkan.

Menurut dia, agar dapat terwujud, maka tidak boleh ada kelompok yang ingin menang sendiri dan tidak boleh ada kelompok yang ingin menguasai kelompok lain. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semua sama.

"Tidak boleh ada diktator mayoritas maupun tirani minoritas. Karena keduanya adalah bentuk ekstrem, bentuk perilaku ekstrem, baik diktator mayoritas atas dasar agama atau apapun maupun tirani minoritas," tuturnya.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu berpesan, kiranya sikap saling pengertian dan menghormati perlu diresapi dan dihayati bersama-sama.

Ibadah kebersamaan sepatutnya tidak hanya dihayati saat ini saja, tetapi terus menerus dan menjadikannya bagian di dalam suasana kebatinan manusia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Nasional
Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Nasional
Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Nasional
Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Nasional
Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Nasional
Hari Santri Nasional di Tengah Pandemi Covid-19, Pesantren dan Santri Harus Bangkit

Hari Santri Nasional di Tengah Pandemi Covid-19, Pesantren dan Santri Harus Bangkit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X