Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi IX: Tim Pengawas Tak Hanya Awasi Vaksin, tetapi Juga Obat Palsu

Kompas.com - 18/07/2016, 23:59 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

Kompas TV 127 Orangtua Lapor ke Posko Vaksin Palsu

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan, tim pengawas DPR yang dibentuk menyikapi kasus vaksin palsu nantinya juga akan mengawasi peredaran obat palsu.

"Jadi, kalau kita lihat sebenarnya kan vaksin ini gunung es saja dan itu juga berlaku untuk peredaran obat palsu yang semenjak dulu juga sudah ada," ujar Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2016).

Dia mengatakan, nantinya tim pengawas yang dibentuk, entah berupa panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus), akan menelusuri peredaran vaksin dan obat palsu hingga ke hulunya. Penelusuran akan dilakukan melalui setiap distributor yang ada.

(Baca: Ini 14 Rumah Sakit yang Pakai Vaksin Palsu)

"Ini sebenarnya sama saja seperti kita menelusuri makanan berformalin, pelan-pelan ditelusuri hingga ke hulunya, kalau sudah sampai ke hulunya barulah celah peredaran obat dan vaksin palsu ini bisa ditutup," tutur Dede.

Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani, menyatakan, Senin (18/7/2016) Komisi IX DPR akan memastikan pembentukan tim pengawas terkait peredaran vaksin palsu.

(Baca: IDI Sebut Dokter Hanya Korban Kasus Vaksin Palsu)

"Bentuknya bisa panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus) terkait kasus vaksin palsu. Hari ini akan kami putuskan setelah rapat internal," ujar Irma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2016).

Irma mengatakan, keberadaan tim pengawas dinilai mendesak dalam kasus tersebut karena peredaran vaksin palsu sudah sedemikian masif. Oleh karena itu, DPR pun harus tanggap agar penyelesaian kasus vaksin palsu tak hanya bersifat jangka pendek.

(Baca: Mencurigakan, Vaksin Kosong Jadi Alasan Rumah Sakit Beli Vaksin Palsu)

Irma  berharap dengan adanya tim pengawas dari DPR, maka bisa diambil langkah jangka panjang untuk mengantisipasi peristiwa serupa.

"Ya kami berharap apa pun bentuknya, entah panja atau pansus, rekomendasi yang dihasilkan bisa menyelesaikan permasalahan ini dan sifatnya jangka panjang agar tak terulang kembali," tutur Irma.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com