Periksa Ahok, Bareskrim Gali Penganggaran Lahan Cengkareng Barat

Kompas.com - 18/07/2016, 19:00 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berselfie dengan pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/7/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berselfie dengan pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/7/2016).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Erwanto Kurniadi mengatakan, pada Kamis (14/7/2016) lalu, penyidik menanyakan soal penganggaran pembelian lahan Cengkareng Barat kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurut dia, Ahok sebagai kepala daerah yang berhak menunjuk bawahannya menjadi kuasa pengguna anggaran dalam pembelian lahan tersebut.

"Masih soal proses penganggaran," ujar Erwanto saat dihubungi, Senin (18/7/2016).

Saat diperiksa, kata Erwanto, Ahok mengaku tidak tahu soal proses penganggaran. Ahok hanya menerima surat pengajuan anggaran dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta dan menandatanganinya sebagai persetujuan.

"Kalau secara struktural kan prosesnya dari bawah, dari dinas maju ke Gubernur. Selama ada tanda tangan di bawahnya, Gunernur tanda tangan," kata Erwanto.

(Baca: Alasan Ahok Buat Surat Disposisi Pembelian Lahan Sengketa di Cengkareng Barat)

Selain itu, Ahok juga ditanyakan soal kepentingan pembelian lahan tersebut untuk rumah susun. Namun, penyidik belum bisa menyimpulkan apakah ada penyimpangan dalam proses pembelian lahan tersebut.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Penyidik masih melakukan pendalaman. Belum ada tersangka," kata Erwanto.

Penyidikan kasus lahan Cengkareng Barat mulai disidik Bareskrim Polri sejak 27 Juni 2016. Seusai diperiksa pada Kamis lalu, Ahok mengaku menjelaskan mengenai adanya dugaan pemalsuan dokumen. Namun, ia tak menyebut siapa pihak yang diduga melakukan pemalsuan itu.

(Baca: 4 Jam di Bareskrim, Ahok Ungkap Proses Pembelian Lahan Cengkareng Barat)

Kasus sengketa lahan di Cengkareng Barat mencuat setelah Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan diketahui membeli lahan tersebut dari Toeti pada 2015. Lahan yang dibeli seharga Rp 668 miliar pada 2015 itu pada awalnya diperuntukkan bagi pembangunan rumah susun.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai ada indikasi kerugian negara dalam proses pembelian lahan tersebut oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI.

Perkara lahan Cengkareng Barat bermula dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan penyimpangan dalam pembelian lahan di Cengkareng Barat seluas 4,6 hektar oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah sebesar Rp 668 miliar.

Belakangan, diduga Pemprov DKI membeli lahan milik sendiri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buron Adelin Lis Akhirnya Ditangkap, Jaksa Agung Berterima Kasih kepada Singapura

Buron Adelin Lis Akhirnya Ditangkap, Jaksa Agung Berterima Kasih kepada Singapura

Nasional
Positif Covid-19, Jubir Satgas Wiku Adisasmito Ingatkan Masyarakat Patuhi Protokol

Positif Covid-19, Jubir Satgas Wiku Adisasmito Ingatkan Masyarakat Patuhi Protokol

Nasional
Buronan Kejagung, Adelin Lis Tiba di Indonesia

Buronan Kejagung, Adelin Lis Tiba di Indonesia

Nasional
Jaksa Agung: Alhamdulillah, Terpidana Adelin Lis Dapat Kita Bawa

Jaksa Agung: Alhamdulillah, Terpidana Adelin Lis Dapat Kita Bawa

Nasional
Demokrat: Indonesia Bukan Hanya Jokowi dan Prabowo Semata

Demokrat: Indonesia Bukan Hanya Jokowi dan Prabowo Semata

Nasional
Sebelum Positif Covid-19, Wiku Adisasmito Berkunjung ke Kudus dan Bangkalan

Sebelum Positif Covid-19, Wiku Adisasmito Berkunjung ke Kudus dan Bangkalan

Nasional
Ditanya Soal Jokowi-Prabowo 2024, PKB: Presiden Sudah Sampaikan Menolak

Ditanya Soal Jokowi-Prabowo 2024, PKB: Presiden Sudah Sampaikan Menolak

Nasional
Positif Covid-19, Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito dalam Kondisi Baik

Positif Covid-19, Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito dalam Kondisi Baik

Nasional
Sepakat dengan Sultan HB X Soal Opsi Lockdown, Epidemiolog Usul Dilakukan Serentak

Sepakat dengan Sultan HB X Soal Opsi Lockdown, Epidemiolog Usul Dilakukan Serentak

Nasional
Jubir Covid-19 Wiku Adisasmito Umumkan Positif Covid-19

Jubir Covid-19 Wiku Adisasmito Umumkan Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 19 Juni: 22.873.342 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 19 Juni: 22.873.342 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
Muncul Dukungan Jokowi-Prabowo, PPP: Kita Tetap Taat Konstitusi

Muncul Dukungan Jokowi-Prabowo, PPP: Kita Tetap Taat Konstitusi

Nasional
UPDATE 19 Juni: 122.410 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 19 Juni: 122.410 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 19 Juni: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 34 Provinsi, DKI Jakarta Catat 4.895 Kasus Baru

UPDATE 19 Juni: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 34 Provinsi, DKI Jakarta Catat 4.895 Kasus Baru

Nasional
UPDATE 19 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Bertambah 5.642, Total 135.738

UPDATE 19 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Bertambah 5.642, Total 135.738

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X