Ketua DPR Minta Jokowi Tak Sering-sering "Reshuffle" Kabinet

Kompas.com - 18/07/2016, 19:00 WIB
Ketua DPR RI Ade Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/7/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua DPR RI Ade Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/7/2016)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Ade Komarudin berharap Presiden Joko Widodo tak terlalu sering melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Sebelumnya, Jokowi sudah pernah melakukan reshuffle pada Agustus 2015 lalu.

Ade khawatir jika terus dilakukan bongkar pasang, para menteri justru tidak fokus untuk melakukan tugasnya dengan baik.

"Saya punya pandangan bahwa kalau ini mau reshuffle, ini yang terakhir. Supaya teman-teman yang diangkat jadi menteri nanti betul-betul kerja fokus selama periodenya," kata Ade di Jakarta, Senin (18/7/2016).

Ade juga berpesan agar Presiden Jokowi hati-hati mengganti tim ekonominya. Saat ini, menurut Ade, ada tantangan kondisi ekonomi global, sehingga tim ekonomi Indonesia harus kuat.

"Karena perekonomian dunia sangat berpengaruh terhadap Indonesia. Misalnya persoalan tax amnesty. Sekarang ada isu Singapura yang akan berikan bebas pajak," ujar politisi Partai Golkar ini.

Namun, Ade mengaku menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kabinet kepada Presiden Jokowi. Sebab, pergantian dan penunjukan menteri adalah hak prerogatif Presiden.

"Kebutuhan untuk reshuffle segera atau tidak hanya beliau yang tahu," ujar Ade.

Isu reshuffle kabinet mencuat setelah Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional berubah arah politik, dari oposisi jadi pendukung pemerintah.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan reshuffle bisa terjadi kapan saja. (Baca: Mensesneg: "Reshuffle" Biasanya Tak Direncanakan, Tunggu Saja)

Ia meminta masyarakat untuk menunggu dan tidak terlalu banyak berspekulasi. Terlebih lagi, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

"Ya tunggu saja, Pak Presiden juga kalau akan reshuffle biasanya juga tidak terlalu direncanakan," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa pekan lalu.

"Sudah dipikirkan jauh-jauh hari, tetapi kan tidak perlu diumumkan jauh-jauh hari juga. Kita tunggu saja," ujarnya.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan 'New Normal'

Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan "New Normal"

Nasional
Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Nasional
Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Nasional
Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Nasional
Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Nasional
KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

Nasional
'New Normal' Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

"New Normal" Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

Nasional
Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Nasional
Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Nasional
Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Nasional
Protokol 'New Normal' Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Protokol "New Normal" Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Nasional
Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Nasional
Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Nasional
CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X