Pemerintah Akan Libatkan Personel TNI Terkait Pengawalan Kapal Tunda ke Filipina

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu mengatakan, pemerintah telah mematangkan konsep sea marshall terkait upaya menjamin ke depannya kasus penyanderaan kapal pengangkut batu bara tidak terjadi dan ekspor dapat dilakukan dalam kondisi aman.

Menurut Ryamizard, pemerintah akan memaksimalkan peran Tentara Nasional Indonesia dalam penggunaan sea marshall (personel bersenjata) yang akan melakukan pengawalan di atas kapal batu bara selama berlayar ke Filipina.

"Masalah laut sudah selesai. Kami akan menempatkan tentara sebagai pengawalan di atas kapal yang akan berlayar ke Filipina," ujar Ryamizard, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat Senin (18/7/2016).

Ryamizard menjelaskan, selain menempatkan personel bersenjata di atas kapal, pihak TNI AL juga akan bekerja sama dengan angkatan laut Filipina untuk melakukan pengawalan terhadap kapal pengangkut batu bara.

Menurut dia, Pemerintah Filipina sudah mengizinkan militer Indonesia masuk ke wilayah perairannya untuk melakukan pengawalan.

Rencananya, Ryamizard akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Filipina dan Malaysia pada Kamis (21/7/2016) di Kuala Lumpur, untuk membahas standar prosedur operasional dari rencana tersebut.

"Masalah konsep pengawalan sudah selesai nanti tinggal penanandatanganan kesepakatan di Kuala Lumpur hari Kamis," kata Ryamizard.

Selain pengawalan di area perairan, dalam pertemuan tersebut juga akan dibahas mengenai pengawalan oleh personel TNI di wilayah daratan Filipina.

Pengawalan di wilayah darat, kata Ryamizard, kemungkinan besar bisa dilakukan di bawah koordinasi angkatan bersenjata Filipina.

"Dalam pertemuan nanti saya akan membahas soal penjagaan di darat. Pengawalan akan dipimpin oleh komandan Filipina yang bertanggungjawab di wilayahnya. Ada semacam operasi bersama," ujar Ryamizard.

Sebelumnya, pada 12 - 14 Juli 2016, delegasi TNI yang dipimpin oleh Asisten Operasi Panglima TNI dan Delegasi Filipina yang dipimpin oleh Asisten Operasi Angkatan Bersenjata Filipina, bertemu di Hotel Parklane Jakarta.

Pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia dan Filipina sebelumnya pada 27 Juni 2016, untuk mencegah terjadinya kembali insiden perompakan bersenjata di laut dan penculikan di wilayah maritim yang menjadi perhatian kedua negara.

Kedua delegasi sepakat akan segera melaksanakan tindakan proaktif dan preventif di wilayah perairan yang menjadi perhatian bersama yang sejalan dengan RP-RI Border Patrol Agreement tahun 1975 dan relevan dengan Konvensi Maritim Internasional.

Beberapa tindakan yang disepakati adalah akan mengikutsertakan Western Mindanao Command Angkatan Bersenjata Filipina dan Komandan Lantamal XIII/Tarakan ke dalam kegiatan Komite perbatasan RI-RPBC, melaksanaan patroli maritim atau passing exercise bersama antara kapal perang dari kedua Angkatan Laut, mengembangkan protokol untuk melalui koridor yang diamankan dan membahas mengenai penugasan personel keamanan bersenjata di atas kapal niaga masing-masing negara.