Hasil Putusan Sela, Sidang Terdakwa Penyuap Panitera PN Jakpus Tetap Berlanjut

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan sidang pokok perkara bagi terdakwa Pegawai PT Artha Pratama Anugerah, Doddy Aryanto Supeno, tetap dilanjutkan.

Hal itu dinyatakan dalam putusan sela yang dibacakan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (18/7/2016).

"Menyatakan eksepsi penasehat hukum tidak dapat diterima, melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Doddy Aryanto Supeno, dan memerintahkan jaksa mengajukan saksi dan barang bukti," ujar Ketua Majelis Hakim Sumpeno saat membacakan putusan sela.

Dalam eksepsinya, penasehat hukum Doddy menyatakan, jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak cermat dalam menentukan delik tempat dan waktu perkara yang melibatkan Doddy.

Selain itu, surat dakwaan juga dianggap tidak jelas dalam menentukan peran terdakwa dalam kasus dugaan suap.

Meski demikian, dalam pertimbangannya, Hakim menilai surat dakwaan telah disusun sedemikian cermat dan lengkap, termasuk mengenai delik tempat dan waktu perkara.

Menurut Majelis Hakim, keberatan penasehat hukum tidak perlu dipertimbangkan.

Selain itu, Hakim menilai surat dakwaan telah menguraikan jelas dan terperinci mengenai peran terdakwa, sebagai pegawai dari anak perusahaan Lippo Group.

Terdakwa didakwa bersama sama-sama menyerahkan uang dan dokumen.

"Bersama-sama didakwa menyerahkan uang pada Edy Nasution, maka benar atau tidak haruslah dibuktikan pada sidang pokok perkara. Pengadilan dinyatakan berwenang, dan eksepsi tidak punya alasan hukum, maka haruslah tidak dapat diterima, dan sidang harus dilanjutkan," ujar Hakim Diah Siti.

Doddy didakwa memberi suap sebesar Rp150 juta kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution. Doddy didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Adapun, uang suap sebesar Rp150 juta tersebut diberikan agar panitera PN Jakarta Pusat, Edy Nasution, menunda proses "aanmaning" atau peringatan eksekusi terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP), dan menerima pendaftaran peninjauan kembali PT Across Asia Limited (AAL).

Padahal, waktu pengajuan PK tersebut telah melewati batas yang ditetapkan undang-undang. Doddy didakwa melakukan penyuapan secara bersama-sama dengan pegawai (bagian legal) PT Artha Pratama Anugerah Wresti Kristian Hesti, Presiden Direktur PT Paramount Enterprise Ervan Adi Nugroho, dan Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro.

Awalnya, Lippo Group menghadapi beberapa perkara hukum, sehingga Eddy Sindoro menugaskan Hesti untuk melakukan pendekatan dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara.

Eddy Sindoro juga menugaskan Doddy untuk melakukan penyerahan dokumen maupun uang kepada pihak-pihak lain yang terkait perkara.