Dirjen HAM Nilai Perdebatan soal Kebiri Berpotensi Membiarkan Pelaku Kekerasan Seksual

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementeriam Hukum dan HAM, Mualimin Abdi mengatakan, pihaknya memahami berbagai perdebatan terkait tambahan hukuman kebiri yang dinilai tidak memperhatikan aspek HAM.

Namun, menurut dia, jika terus berdebat maka akan berpotensi membiarkan pelaku kekerasan seksual.

"Penerapan kebiri seringkali dianggap tidak perhatikan HAM. Saya sering ditanya itu," ujar Mualimin di Kemenkumham, Jakarta, Senin (16/7/2016).

"Namun kalau kita selalu berdebat, maka kita seolah-olah akan biarkan pelaku berkeliaran bebas. Dan berikan pelaku mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan sebelumnya," kata dia.

Mualimin menyayangkan adanya penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menolak menjadi eksekutor kebiri. Ia khawatir penolakan serupa akan dilakukan oleh penegak hukum lain.

"Kalau IDI menolak, saya bayangkan nanti polisi akan menolak eksekusi hukuman mati karena itu bertentangan dengan hati nurani dan HAM," ucap Mualimin.

Mualimin menyadari jika penggunaan hukumam kebiri tidak menjamin adanya penurunan kejahatan seksual yang signifikan.

Walau demikian, kata dia, pemerintah telah melakukan upaya maksimal dalam melindungi anak dari kejahatan seksual.

"Instrumen kebiri baik agar para predator, paling tidak dengan hukumannya nanti mereka mendengar akan menerima hukuman yang lebih dahsyat," ujar Mualimin.