Stasiun Televisi Sarat Kepentingan Politik Pemodal, KPI Periode Lalu Dinilai Mengecewakan

Kompas.com - 18/07/2016, 09:03 WIB
Dosen Universitas Indonesia, Ade Armando saat memenuhi panggilan polisi di Mapolda Metro Jaya pada Kamis (23/6/2016) Akhdi Martin PratamaDosen Universitas Indonesia, Ade Armando saat memenuhi panggilan polisi di Mapolda Metro Jaya pada Kamis (23/6/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Komunikasi Universitas Indonesia, Ade Armando menilai, kinerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada periode 2013-2016 sangat mengecewakan. Menurtutnya, KPI periode lalu terkesan disetir oleh kepentingan pemodal.

Ia mencontohkan salah satu grup televisi swasta yang digunakan sebagai propaganda partai politik. Masyarakat, kata Ade, sudah mengingatkan KPI untuk bertindak namun KPI tak bergeming.

Padahal, penggunaan stasiun televisi untuk propaganda partai politik melanggar Undang-Undang Penyiaran.

(Baca: Komisi I Enggan Publikasi Nilai 27 Calon Komisioner KPI)

"2014 itu jadi contoh buruk mengenai bagaimana penggunaan stasiun televisi untuk kepentingan pemodal. Tapi toh KPI diam saja," kata Ade saat dihubungi, Minggu (17/7/2016).

Contoh lain adalah terkait kewajiban stasiun televisi swasta ibu kota agar berjaringan ke setiap daerah. Hal tersebut sudah dilakukan oleh beberapa stasiun televisi baru namun 10 stasiun televisi bersikukuh menolak aturan KPI tersebut.

Ke-10 stasiun televisi tersebut adalah yang akan diperpanjang izin siarnya akhir tahun ini. Ade pun melihat KPI yang lalu telah disusupi oleh titipan industri dan elit-elit politik yang efeknya berimbas pada kualitas tayangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi KPI yang terakhir ini justru contoh yang sangat buruk mengenai lembaga regulator penyiaran," tutur Anggota Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) itu.

KPI, lanjut dia, sebetulnya diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memaksa stasiun-stasiun televisi agar mematuhi peraturan yang mereka buat. KPI juga bisa bertindak tegas dengan mencabut izin siar jika peratutan yang dibuatnya tak dipatuhi atau dilanggar.

Karena itu ia berharap untuk periode selanjutnya, tak ada komisioner KPI yang merupakan titipan elit politik. Itu agar memunculkan anggota-anggota KPI yang berkualitas dan berintegritas demi pembenahan penyiaran.

(Baca: Pakar Komunikasi: DPR Jangan Salah Pilih Komisioner KPI)

Ade pun berharap agar Komisi I DPR dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam menyeleksi komisioner baru KPI. DPR dalam hal ini memiliki kekuatan untuk memaksa komisioner terpilih agar betul-betul menjalankan amanat Undang-Undang Penyiaran.

Ia pun mempercayai DPR, mengingat anggota dewan juga sudah memilih komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilainya bagus.

"Sekarang hal yang sama seharusnya dilakukan untuk KPI. DPR memilih orang-orang terpilih untuk kepentingan publik. Jangan kepentingan partai, kepentingan pemodal," ucap mantan Komisioner KPI periode 2004-2007 itu.

Adapun DPR pada hari ini akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Komisioner KPI. Uji kepatutan dan kelayakan berlangsung selama dua hari hingga Selasa (19/7/2016) besok.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 16 September: 73.238 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 September: 73.238 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 14.633, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 3.968.152

UPDATE: Bertambah 14.633, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 3.968.152

Nasional
UPDATE: 99.130 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 6,98 Persen

UPDATE: 99.130 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 6,98 Persen

Nasional
UPDATE: Bertambah 237, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 139.919 Jiwa

UPDATE: Bertambah 237, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 139.919 Jiwa

Nasional
UPDATE 16 September: Ada 354.479 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 16 September: Ada 354.479 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 Septemebr: Tambah 3.145, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 4.181.309

UPDATE 16 Septemebr: Tambah 3.145, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 4.181.309

Nasional
Kemenkes Akui Aduan Warga Terkait Status di Aplikasi PeduliLindungi Banyak yang Pending

Kemenkes Akui Aduan Warga Terkait Status di Aplikasi PeduliLindungi Banyak yang Pending

Nasional
Kemenkes Sampaikan Dukacita atas Gugurnya Tenaga Kesehatan di Papua

Kemenkes Sampaikan Dukacita atas Gugurnya Tenaga Kesehatan di Papua

Nasional
RI Pegang Presidensi G20, Menko Airlangga Ungkap Sejumlah Keuntungan

RI Pegang Presidensi G20, Menko Airlangga Ungkap Sejumlah Keuntungan

Nasional
Komnas HAM: Presiden Berwenang Ambil Langkah Selesaikan Persoalan TWK KPK

Komnas HAM: Presiden Berwenang Ambil Langkah Selesaikan Persoalan TWK KPK

Nasional
Menpan RB Ungkap Ada PNS Bolos Kerja Setahun Dibiarkan

Menpan RB Ungkap Ada PNS Bolos Kerja Setahun Dibiarkan

Nasional
Polri dan PPATK Ungkap TPPU Hasil Peredaran Obat Ilegal Rp 513 Miliar

Polri dan PPATK Ungkap TPPU Hasil Peredaran Obat Ilegal Rp 513 Miliar

Nasional
Ini Sanksi bagi PNS yang Bolos Kerja Berdasarkan Aturan Terbaru

Ini Sanksi bagi PNS yang Bolos Kerja Berdasarkan Aturan Terbaru

Nasional
Kontras Minta Panglima TNI Selanjutnya Beri Perhatian Khusus pada Reformasi Peradilan Militer

Kontras Minta Panglima TNI Selanjutnya Beri Perhatian Khusus pada Reformasi Peradilan Militer

Nasional
Menkes Ungkap Belanja di Sektor Kesehatan Sangat Besar, Capai Rp 490 Triliun Per Tahun

Menkes Ungkap Belanja di Sektor Kesehatan Sangat Besar, Capai Rp 490 Triliun Per Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.