Stasiun Televisi Sarat Kepentingan Politik Pemodal, KPI Periode Lalu Dinilai Mengecewakan - Kompas.com

Stasiun Televisi Sarat Kepentingan Politik Pemodal, KPI Periode Lalu Dinilai Mengecewakan

Kompas.com - 18/07/2016, 09:03 WIB
Akhdi Martin Pratama Dosen Universitas Indonesia, Ade Armando saat memenuhi panggilan polisi di Mapolda Metro Jaya pada Kamis (23/6/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Komunikasi Universitas Indonesia, Ade Armando menilai, kinerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada periode 2013-2016 sangat mengecewakan. Menurtutnya, KPI periode lalu terkesan disetir oleh kepentingan pemodal.

Ia mencontohkan salah satu grup televisi swasta yang digunakan sebagai propaganda partai politik. Masyarakat, kata Ade, sudah mengingatkan KPI untuk bertindak namun KPI tak bergeming.

Padahal, penggunaan stasiun televisi untuk propaganda partai politik melanggar Undang-Undang Penyiaran.

(Baca: Komisi I Enggan Publikasi Nilai 27 Calon Komisioner KPI)

"2014 itu jadi contoh buruk mengenai bagaimana penggunaan stasiun televisi untuk kepentingan pemodal. Tapi toh KPI diam saja," kata Ade saat dihubungi, Minggu (17/7/2016).

Contoh lain adalah terkait kewajiban stasiun televisi swasta ibu kota agar berjaringan ke setiap daerah. Hal tersebut sudah dilakukan oleh beberapa stasiun televisi baru namun 10 stasiun televisi bersikukuh menolak aturan KPI tersebut.

Ke-10 stasiun televisi tersebut adalah yang akan diperpanjang izin siarnya akhir tahun ini. Ade pun melihat KPI yang lalu telah disusupi oleh titipan industri dan elit-elit politik yang efeknya berimbas pada kualitas tayangan.

"Jadi KPI yang terakhir ini justru contoh yang sangat buruk mengenai lembaga regulator penyiaran," tutur Anggota Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) itu.

KPI, lanjut dia, sebetulnya diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memaksa stasiun-stasiun televisi agar mematuhi peraturan yang mereka buat. KPI juga bisa bertindak tegas dengan mencabut izin siar jika peratutan yang dibuatnya tak dipatuhi atau dilanggar.

Karena itu ia berharap untuk periode selanjutnya, tak ada komisioner KPI yang merupakan titipan elit politik. Itu agar memunculkan anggota-anggota KPI yang berkualitas dan berintegritas demi pembenahan penyiaran.

(Baca: Pakar Komunikasi: DPR Jangan Salah Pilih Komisioner KPI)

Ade pun berharap agar Komisi I DPR dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam menyeleksi komisioner baru KPI. DPR dalam hal ini memiliki kekuatan untuk memaksa komisioner terpilih agar betul-betul menjalankan amanat Undang-Undang Penyiaran.

Ia pun mempercayai DPR, mengingat anggota dewan juga sudah memilih komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilainya bagus.

"Sekarang hal yang sama seharusnya dilakukan untuk KPI. DPR memilih orang-orang terpilih untuk kepentingan publik. Jangan kepentingan partai, kepentingan pemodal," ucap mantan Komisioner KPI periode 2004-2007 itu.

Adapun DPR pada hari ini akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Komisioner KPI. Uji kepatutan dan kelayakan berlangsung selama dua hari hingga Selasa (19/7/2016) besok.


EditorKrisiandi

Terkini Lainnya

Pelaku Pelempar Pos Lantas di Lamongan Pernah Menghuni Lapas Madiun

Pelaku Pelempar Pos Lantas di Lamongan Pernah Menghuni Lapas Madiun

Regional
Kata Timses, Jokowi-Ma'ruf Akan Lanjutkan Kerja Sama dengan China

Kata Timses, Jokowi-Ma'ruf Akan Lanjutkan Kerja Sama dengan China

Nasional
Tiga Jam Razia Pajak Kendaraan, Petugas Dapati Tunggakan Rp 171 Juta

Tiga Jam Razia Pajak Kendaraan, Petugas Dapati Tunggakan Rp 171 Juta

Megapolitan
Polisi dan Warga di Rusia Padamkan Kebakaran dengan Lempar Bola Salju

Polisi dan Warga di Rusia Padamkan Kebakaran dengan Lempar Bola Salju

Internasional
Turis AS Tewas Dipanah Suku Pedalaman India di Kepulauan Andaman

Turis AS Tewas Dipanah Suku Pedalaman India di Kepulauan Andaman

Internasional
Anggaran Pembebasan Lahan Ditolak, Proyek MRT Fase II Terancam Molor

Anggaran Pembebasan Lahan Ditolak, Proyek MRT Fase II Terancam Molor

Megapolitan
Tanggapan Warga dan Pengendara terhadap Sistem Satu Arah di Cipayung

Tanggapan Warga dan Pengendara terhadap Sistem Satu Arah di Cipayung

Megapolitan
Kisah Hamzah, 8 Tahun Kayuh Becak Pakai Topeng hingga Berhasil Jadi Sarjana

Kisah Hamzah, 8 Tahun Kayuh Becak Pakai Topeng hingga Berhasil Jadi Sarjana

Regional
Jubir Dilaporkan ke Polisi, Pengacara Sebut Ada Upaya Kriminalisasi terhadap KY

Jubir Dilaporkan ke Polisi, Pengacara Sebut Ada Upaya Kriminalisasi terhadap KY

Nasional
Presiden Diminta Segera Beri Amnesti untuk Baiq Nuril

Presiden Diminta Segera Beri Amnesti untuk Baiq Nuril

Nasional
Truk Tangki Tabrak Rumah, Minyak Sawit yang Dimuat Tumpah Cemari Lingkungan

Truk Tangki Tabrak Rumah, Minyak Sawit yang Dimuat Tumpah Cemari Lingkungan

Regional
Prabowo: Saya Ingin Anak Muda Jadi Pemilik Perusahaan, Bukan Jadi Kuli

Prabowo: Saya Ingin Anak Muda Jadi Pemilik Perusahaan, Bukan Jadi Kuli

Nasional
Polisi Buru Kurir Ganja yang Tinggalkan Motornya Saat Terjaring Razia

Polisi Buru Kurir Ganja yang Tinggalkan Motornya Saat Terjaring Razia

Megapolitan
Sanksi Dihapus, Penerimaan PKB Jakut Diprediksi Capai Target

Sanksi Dihapus, Penerimaan PKB Jakut Diprediksi Capai Target

Megapolitan
Rusia Berencana Kirim Astronaut ke Bulan Awal Tahun 2030-an

Rusia Berencana Kirim Astronaut ke Bulan Awal Tahun 2030-an

Internasional

Close Ads X