Menkes Tolak Berikan Rekam Medis Korban Vaksin Palsu

Kompas.com - 17/07/2016, 19:20 WIB
Tim gabungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dan Polres Semarang, Kamis (30/6/2016) menggelar inspeksi mendadak disejumlah rumah sakit swasta dan klinik kesehatan untuk cek vaksin. Kompas.com/ Syahrul MunirTim gabungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dan Polres Semarang, Kamis (30/6/2016) menggelar inspeksi mendadak disejumlah rumah sakit swasta dan klinik kesehatan untuk cek vaksin.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek menolak untuk memberikan rekam medis kepada masyarakat terkait kasus vaksin palsu. Menurut dia, rekam medis bersifat rahasia.

"Rekam medis itu sebenarnya suatu yang sifatnya rahasia. Tidak secara awam. Kalau punya terus dikeluarkan begitu saja itu tidak benar," kata Nila di Kemenkes, Jakarta, Minggu (17/7/2016).

Menurut Nila, rekam media hanya digunakan oleh Kemenkes dan Polri dalam rangka penyidikan. Selain itu, rekam medis juga berguna untuk menelusuri lebih jauh kasus vaksin palsu.

"Di rekam medis dia tercatat terimunisasi tapi nama obatnya kan tidak ketahuan. Itu harus kami telusuri lagi," ucap Nila.

"Atau dari Kemenkes ada ditulis kemudian kami mencurigai nama vaksinnya termasuk dalam list yang palsu. Ternyata yang di ambil oleh Bareskrim dan uji lab kami uji BPOM dan benar palsu ternyata palsu. Inilah yang harus kita telusuri," kata dia.

Menurut Nila, jika rekam medis diminta oleh masyarakat, Kemenkes akan kehilangan data untuk penelusuran lebih jauh vaksin palsu.

"Jadi kalau rekam medis diambil oleh masyarakat kami akan kehilangan data. Itu kerahasiaan seseorang. Tapi itu akan diambil oleh kami dan bareskrim juga berwenang untuk mengambil itu," ujarnya.

Sebelumnya, orangtua dari anak yang menjadi korban vaksin palsu dari RS Harapan Bunda mendatangi Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Mereka meminta bantuan hukum agar rumah sakit dan pemerintah bertanggung jawab terhadap anak mereka yang menjadi korban vaksin palsu.

"Kami mendapat pengaduan dari orang tua anak. Kami akan mengkaji laporan orang tua korban," kata Direktur YLBHI Alvon Kurnia Palma di kantor YLBHI, Jakarta, Sabtu (16/7/2017).

Alvon mrngatakan, YLBHI membutuhkan surat kuasa resmi dari orangtua korban untuk bisa mendampingi proses hukum mereka.

Menurut dia, surat kuasa diperlukan, di antaranya untuk membuka rekam medis rumah sakit.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X