Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kudeta Militer Turki Bentuk "Empire Strikes Back"

Kompas.com - 16/07/2016, 14:59 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Universitas Pertahanan Profesor Salim Said mengatakan kudeta terhadap pemerintahan Turki sudah sering terjadi. Namun, kudeta yang terjadi kemarin merupakan kudeta yang pertama kali terjadi selama kepemimpinan Tayyip Erdogan.

Menurut Salim, kudeta tersebut merupakan bentuk upaya pengambil alihan kekuasaan oleh pihak yang masih memiliki kekuatan.

"Apa yang sebenarnya terjadi? Kata kuncinya, empire strikes back," ujar salim dalam sebuah diskusi di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (16/7/2016).

Salim menjelaskan, dahulu, Turki merupakan negara yang besar. Pasca penjajahan Inggris terjadi, Turki dijadikan sebagai bagian dari kerajaan Eropa.

"Sekarang mereka balik nenuntut. 'Kamu dulu menjajah kami, kami miskin'," kata dia.

Selain itu, menurut Salim, selama Erdogan memimpin, sejumlah petinggi militer yang turut mendukung aksi kudeta pada pemerintahan sebelumnya itu ditangkap dan diadili.

Ini juga menjadi alasan terjadinya kudeta oleh militer di Turki.

"Sedangkan tentara sendiri yang ingin melakukan strike back dalam melakukan kudeta tak ada pihak sekulernya karena mereka sendiri tertekan lantaran seniornya ditangkap," kata Salim.

Dia juga menyebut kudeta tersebut mengalami kegagalan karena hanya sebagian kecil dari militer yang ada melakukan kudeta. Di sisi lain, masyarakat sipil melakukan perlawanan lantaran tidak ingin militer kembali berkuasa.

"Kesalahan kudeta tadi malam adalah ada sebagian kecil kelompok militer yang tak lagi didukung oleh masyarakat. Sehingga di dalam militer sendiri itu terpecah, padahal latar belakangnya pihak yang memiliki kuasa ingin kembali mengambil hak kekuasaannya atau empire strike back," tutur dia.

Meskipun demikian, sikap masyarakat yang tak mendukung kudeta diartikan sebagai bentuk dukungan kepada Erdogan. Menurut Salim, rakyar Turki hanya tidak ingin kehidupannya kembali dibayang-bayangi kekuasaan militer.

"Apakah masyarakat mendukung Erdogan, belum tentu. Masyarakat yang turun ke jalan itu mendukung kebebasan mereka sendiri, mendukung supremasi sipil," kata dia.

Sebelumnya, sekelompok elemen militer Turki mengklaim telah menguasai negeri itu pada Sabtu (16/7/2016) malam itu dan langsung memicu bentrokan berdarah di Istanbul dan Ankara.

Fotografer AFP melaporkan telah menyaksikan tentara menembaki warga yang berkumpul di dekat salah satu jembatan Selat Bosphorus di Istanbul.

Sementara itu, kantor berita Anadolu mengabarkan, gedung parlemen Turki di Ankara diserang dengan menggunakan bom.

Saat ini, belum jelas siapa yang menguasai negara anggota NATO yang strategis berpenduduk 80 juta orang itu, pada saat sejumlah tank bergerak di jalanan dan ledakan terdengar di dua kota terbesar Turki itu.

Kompas TV Bom Turki Tewaskan 36 Orang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com