Pemerintah Temukan Alokasi Dana Otsus Pendidikan di Papua Tak Sesuai Kebutuhan

Kompas.com - 16/07/2016, 06:15 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (11/7/2016) KOMPAS.com/Nabilla tashandraMenteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (11/7/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengakui adanya penyaluran alokasi dana otonomi khusus pendidikan di Provinsi Papua yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Luhut, saat ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sedang mengaudit terkait temuan tersebut.

"Terkait dana pendidikan, kami menemukan ada alokasi yang tidak masuk sesuai kebutuhan. Sudah ada audit dari BPKP dan kami tahu letak masalahnya dan ke depan akan dibuat perbaikan," ujar Luhut saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (15/7/2016).

Untuk menghindari penyimpangan alokasi dana pendidikan di Papua kembali terjadi, Pemerintah pusat akan melakukan pengawasan secara langsung melalui serangkain kebijakan yang telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pemerintah, kata Luhut, akan menetapkan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan. Tidak hanya di bidang pendidikan tetapi juga kesehatan.

Dana pendidikan maupun kesehatan yang berasal dari APBD akan diperjelas peruntukkannya oleh pemerintah pusat. Dengan demikian dengan adanya kontrol langsung dari Pemerintah pusat, diharapkan tidak ada lagi dana yang menyimpang.

"Dana pendidikan akan diperjelas peruntukkannya misal membangun sekolah. Sehingga dengan demikian tidak ada dana yang menyimpang. Kami akan kontrol secara langsung penggunaannya," ungkapnya.

Sementara itu saat ditemui secara terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan memaparkan berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Papua tahun 2015, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan pendidikan di Papua masih sangat rendah.

Anggaran pendidikan dari APBD hanya dialokasikan sebesar Rp 100 miliar dari total keseluruhan Rp 11, 94 triliun. Dari angka tersebut, menunjukkan alokasi pendidikan hanya 0,84 persen.

Dengan alokasi Rp 100 miliar itu, setiap siswa hanya mendapat dana pendidikan dari pemerintah daerah sebesar Rp 165.400 per tahun.

Kondisi sarana dan prasana mengajar juga memprihatinkan. Tercatat, ada 7.628 ruang kelas yang rusak pada tingkat SD, di tingkat SMP 2.246, dan 1.158 di tingkat SMA. Sementara, persentase penduduk tuna aksara tahun 2014 juga sangat tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain.

Jumlah masyarakat buta huruf di Papua mencapai 584.441 orang atau 28,61 persen. Angka ini sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta yang hanya mencapai 0,70 persen.

Anies mengungkapkan, upaya pembangunan di Papua akan dilakukan secara menyeluruh lintas sektoral, termasuk sektor pendidikan. Pemerintah akan fokus melakukan pembenahan di tingkat SD hingga perguruan tinggi.

"Kami tidak ingin pembangunan berjalan sendiri-sendiri. Harus berjalan lintas sektoral. Pendidikan dasar, menengah dan tinggi harus dikerjakan bersama. Agar pembangunan Papua bisa menyeluruh," kata Anies.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Nasional
Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Nasional
85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

Nasional
Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X